detikNews
Sabtu 07 Oktober 2017, 10:17 WIB

Komisi I DPR: Regulasi Senjata Bisa Lewat Permen

Elza Astari Retaduari - detikNews
Komisi I DPR: Regulasi Senjata Bisa Lewat Permen Meutya Hafid (Gibran Maulana Ibrahim/detikcom)
Jakarta - Pemerintah akan menata ulang regulasi terkait impor senjata. Komisi I DPR menyarankan agar regulasi diatur melalui peraturan menteri (permen) agar tidak ada silang pendapat di antara institusi mengenai pengadaan senjata.

"Bagus kalau memang demikian. Supaya tidak ada lagi miskomunikasi atau beda tafsir tentang aturan senpi," ujar Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid dalam perbincangan, Sabtu (7/10/2017).

Dalam hal pertahanan dan keamanan negara, menurut Meutya, semua pihak harus betul-betul satu suara. Dia mengatakan jangan seolah ada perbedaan pandangan yang dapat membuat masyarakat resah.


"Jika peraturan yang dimaksud juga mencakup peraturan perundangan atau perppu, ya itu perlu melibatkan DPR," tuturnya.

Dia menyarankan pemerintah menerbitkan permen terkait hal ini. Paling tidak untuk jangka pendek sebelum sampai pada UU atau perppu.

"Karena peraturan seperti itu memerlukan waktu, saya sarankan jika ada peraturan di tingkat menteri untuk dapat meredam kontroversi senpi yang terjadi belakangan ini," jelas Meutya.


"Jangka pendeknya bisa begitu untuk dapat cepat menjawab kontroversi saat ini. Tapi peraturan yang lebih menyeluruh dalam perundangan dapat mulai dibenahi bersama DPR," lanjut politikus Golkar itu.

Menyusul polemik atau isu senjata belakangan ini, pemerintah menyepakati akan menata ulang regulasi soal senjata. Keputusan tata ulang regulasi diambil dalam rapat membahas impor senjata yang digelar di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (6/10).

Rapat diikuti Menko Polhukam Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Dirjen Bea-Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi.


Wiranto dalam jumpa pers menjelaskan sejumlah regulasi pengadaan senjata api sepanjang 1948-2017. Soal pengadaan senjata, disebut Wiranto, diatur dalam 4 undang-undang, 1 perppu, 1 inpres, 4 peraturan setingkat menteri, dan 1 surat keputusan.

"(Itu) mengakibatkan perbedaan pendapat yang berkembang di institusi yang menggunakan senjata api. Maka segera dilakukan pengkajian dan penataan ulang tentang berbagai regulasi sampai kebijakan tunggal sehingga tidak membingungkan institusi yang menggunakan senjata api," papar Wiranto.
(elz/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com