"Ndak, saya kan ketua harian ya, jadi apa pun kebijakan DPP itu juga ketua harian memegang peranan penting dan strategis dalam melakukan melaksanakan amanat munas. Jadi saya cukup dengan ketua harian, tidak perlu menjadi Plt," ujar Nurdin saat dimintai konfirmasi.
Hal tersebut disampaikan Nurdin di sela Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Golkar di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/9/2017). Soal Plt Ketum ini merupakan rekomendasi dari Rapat Pleno Golkar pada Senin (25/9) lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rekomendasi itu meminta kesediaan Novanto menunjuk Plt Ketum. Alasannya adalah masalah kesehatan dan agar Novanto bisa fokus mengurus perkara hukumnya sebagai tersangka korupsi e-KTP.
"Sekarang kan sebenarnya sudah sama dengan Plt karena rapat pleno tanggal 18 Juli itu, ketum mengusulkan pada rapat pleno menunjuk ketua harian dan sekjen untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi organisasi dalam keseharian," paparnya.
"Tapi namanya tetap ketua harian, jadi tidak perlu pakai nama Plt. Ketua harian sudah melaksanakan dan hari ini sudah saya jalankan sejak 18 Juli. Sekarang saya yang memimpin rapat," imbuh Nurdin.
Secara administrasi, menurut Nurdin, dia bersama Sekjen Idrus Marham-lah yang selama ini sudah meneken berbagai administrasi. Termasuk kebijakan-kebijakan strategis.
"Pilkada-pilkada juga ketua harian tanda tangan bersama sekjen. Tidak ada kendala secara administrasi," ucap Nurdin.
Sedianya Golkar akan menggelar rapat pleno hari ini untuk mendengar jawaban dari Novanto soal rekomendasi Plt Ketum. Namun rapat itu diundur menjadi Senin (2/10). (elz/tor)