Polemik First Travel, PAN Minta Jokowi Ganti Menteri Agama

Jakarta - Fraksi PAN di DPR mengkritik keras sikap Kementerian Agama yang menurut mereka tak mau ikut tanggung jawab dalam permasalahan penipuan calon jemaah umroh First Travel. Sekretaris F-PAN Yandri Susanto meminta Menag Lukman Hakim diganti.

Dalam audiensi F-PAN bersama calon jemaah umroh korban penipuan First Travel di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/9/2017), seorang jemaah bernama Ade Mustafa menceritakan pengalamannya saat mengadu ke kemenag.

"Saya pernah ikut pertemuan Departemen Agama, saya wakil salah satu anggota. Saya ingin menyampaikan waktu itu, tapi (kalau diceritakan) agak kasar lah. Depag mengatakan yang salah adalah masyarakat," jelas Ade.

Baca juga: Kasus First Travel, 'Advokat Pro-Rakyat' Somasi Menteri Agama

"(Mereka bilang) 'sudah tahu murah, murahan dan tidak masuk akal, kenapa mesti masyarakat masih membeli'. Itu banyak saksi Pak. Itu yang bicara Dirjen," imbuhnya.

Yandri mengkritik sikap yang ditunjukkan jajaran kemenag itu. Menurut dia, seharusnya pemerintah khususnya Kementerian Agama ikut bertanggung jawab atas kasus ini karena jadi pihak yang memberi izin ke First Travel.

Yandri Susanto. Foto: Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Yandri Susanto (Andhika Prasetia/detikcom)

"Kejadian ini tidak bisa menyalahkan jemaah yang daftar, termasuk menyalahkan semuanya ke First Travel. Kalau semua salah jemaah dan First Travel, apa fungsi Kemenag?" kritik Yandri.

Baca juga: First Travel Siap Ganti Rugi Rp 1 Triliun Pakai Aset-asetnya

"Oleh karena itu menurut saya Jokowi turun tangan. Kalau nggak becus Menag diganti atau apalah sehingga korban-korban seperti ini tidak terulang lagi. Kalau kata Pak Dirjen sudah tahu murah kok mau, kenapa (First Travel) dibiarkan oleh Menteri Agama," tambah anggota Komisi II itu.

Menurut Yandri, pemerintah perlu serius melihat masalah ini. Dia mengatakan cerita dari para korban penipuan cukup menyedihkan dan mengharukan. Oleh karena itu Yandri memandang tak ada salahnya jika Kementerian Agama mensubsidi kekurangan untuk memberangkatkan jemaah.

"Nggak ada masalah juga dari kekurangannya disubsidi Depag sebagai bentuk tanggung jawab kan," pungkas Yandri. (gbr/elz)