.webp)
Rapat pleno Golkar memutuskan meminta Novanto menunjuk Plt Ketum agar lebih fokus menangani kasus hukumnya terkait perkara korupsi e-KTP. Dikabarkan, sempat ada pro dan kontra, khususnya penolakan dari loyalis Novanto.
"Tidak ada loyalis (Novanto), loyalis itu hanya kepada partai seperti saya. Harus jujur katakan bahwa saya ada di dalam dunia politik karena Golkar. Legacy apa yang harus kita tinggalkan adalah bagaimana menyelamatkan partai ini," kata Yorrys.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut disampaikan Yorrys di Restoran Puang Oca, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017). Yorrys mengingatkan ideologi Golkar adalah bagaimana partai berlambang pohon beringin itu mengabdi bersama pemerintah.
"Bukan hanya menjadi apa dan sebagainya. Dinamika yang berkembang itu biasa dalam demokrasi, tapi secara keseluruhan silent majority itu sudah memahami itu," ucapnya.
 Sekjen Golkar Idrus Marham. (Andika/detikcom) |
Mengenai keputusan pleno DPP yang digelar pada Senin (25/9) lalu, Yorrys menyatakan Golkar sudah berkomunikasi dengan kader-kader di daerah. Ini terkait dengan rekomendasi penonaktifan Novanto.
"Sudah komunikasi terus, kita lihat satu-dua hari ini," sebut Yorrys.
Dia juga menyoroti banyaknya kader Golkar yang terjerat kasus hukum. Dari OTT kepala daerah oleh KPK di tahun ini, mayoritas berasal dari Golkar. Sejumlah kader Golkar juga terlibat dalam skandal megakorupsi e-KTP, termasuk ketua umumnya, Setya Novanto.
Berdasarkan sejumlah survei, elektabilitas Golkar mengalami penurunan yang cukup signifikan. Salah satu penyebabnya kasus korupsi e-KTP. Yorrys lalu menyerang Idrus karena masalah ini.
"Kenapa Golkar akhir-akhir ini sangat rusak lagi, karena Golkar Sekjen-nya dengan Ketua MPO (Media dan Penggalangan Opini)-nya sudah menjadi juru bicara Setya Novanto," tuturnya.
Yorrys lantas mengatakan kasus hukum yang tengah dihadapi Novanto itu bersifat pribadi. Bukan sebagai Ketum Golkar.
"Kasus Novanto perorangan, bukan sebagai ketua umum partai," pungkas Yorrys. (lkw/elz)
