Kata Yorrys Raweyai soal Kasus e-KTP: Golkar Bisa Jadi Public Enemy

Jakarta - Korbid Polhukam Golkar Yorrys Raweyai berbicara tentang elektabilitas partainya yang terus menurun akibat kasus korupsi e-KTP. Dia pun menyebut Golkar bisa menjadi musuh publik (public enemy) bila tidak melakukan rebound untuk memperbaiki citra partai.

"DPP memerintahkan kepada Polhukam melakukan kajian. Kita simpulkan bahwa kenapa elektabilitas Partai Golkar dari waktu ke waktu turun pasca-Pilkada DKI? Kemudian strategi apa yang harus kita lakukan, agar kita rebound, melalui branding yang bisa diterima, terutama persepsi publik," ujar Yorrys.

Hal tersebut disampaikannya dalam perbincangan di Restoran Puang Oca, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017). Yorrys menyoroti pentingnya Golkar meningkatkan elektabilitas, apalagi jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Baca juga: Golkar: Rekomendasi Novanto Nonaktif Supaya Fokus pada Kasus Hukum

"Karena, kalau kita biarkan terus-menerus, tidak mustahil Golkar menjadi public enemy. Apalagi ini ada proses pilkada yang berlangsung. Karena itu, saya mengimbau kepada pengurus Golkar, untuk berkomitmen terhadap keputusan munas," tuturnya.

Selain itu, Yorrys mengingatkan soal pakta integritas anggota partai yang disebutnya menjadi pijakan seluruh kader, baik di daerah maupun pusat. Dia mengakui kondisi psikologis di Golkar memang terpengaruh akibat kasus e-KTP yang menyeret nama sang ketum, Setya Novanto.

"Memang secara psikologis agak susah. Ini harus fair saya sampaikan. Sebab, apa pun kalau pemimpinnya sudah mengalami hal sama, akan semua tergerus. Ini kan karena 'solidership'. Jadi persoalan," sebut Yorrys.

Baca juga: KPK Siap 'Kuliti' Peran Setya Novanto dalam Kasus e-KTP!

Dia lalu merunut soal kasus e-KTP yang memiliki dampak negatif terhadap Golkar. Yorrys juga mengakui memang ada perbendaan pendapat di antara elite Golkar dalam menangani masalah tersebut.

"Kita bisa saksikan, setelah Ketum mulai disebut, dipanggil kasus e-KTP, sampai akhirnya jadi tersangka, ada perbedaan pendapat di Golkar untuk bisa diselesaikan. Bila dibiarkan masalah politik ini muncul ke permukaan, dengan kita mempermasalahkan pihak lain, akan menyulitkan Golkar," paparnya.

"Maka itu, kita konsolidasi, menugaskan Korbid Polhukam untuk melakukan kajian. Kita sudah laporkan, kita bangun seluruh stakeholder, dan teman-teman sudah memahami. Niat kami tulus, bagaimana partai diselamatkan," lanjut Yorrys.

Dari hasil rapat pleno Golkar, disepakati rekomendasi partai meminta kesediaan Novanto untuk nonaktif sebagai Ketum Golkar. Ketua DPR itu diminta menunjuk Plt Ketum untuk menggantikan dirinya.

Baca juga: Survei CSIS: Elektabilitas Golkar Merosot, Disalip Gerindra

"Sudah kita sampaikan. Kita belum tahu. Kemarin kan diputuskan bahwa Sekjen dan Ketua Harian yang akan menyampaikan ke sana. Nanti siang ini saya akan rapat dengan Ketua Harian dan Korbid Kepartaian," terang dia.

Dalam kasus e-KTP, Novanto mengajukan praperadilan terhadap status tersangkanya. Golkar menyatakan tidak ingin ikut campur dalam proses hukum yang sedang berjalan itu.

"Ini proses politik yang harus kita lakukan. Jadi kita tidak bisa harus menunggu proses hukum atau segala macamnya, tapi kita berpikir sekarang ini, apa langkah strategis yang akan kita bangun untuk menyelamatkan atau me-rebound elektabilitas partai ke depan," tutup Yorrys. (elz/dkp)