Jelang Aksi 299, FPI dan Alumni 212 Temui Fadli Zon

Jakarta - Hari ini, sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI), Presidium Alumni 212, hingga Front Pembela Islam (FPI) menemui Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi menjelang aksi pada 29 September di gedung DPR.

Pertemuan ini dihadiri Sekjen FUI Muhammad Al-Khaththath, Wasekjen FPI Ja'far Sodhiq, dan Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif. Mereka meminta dua hal kepada DPR.

Baca juga: Tolak PKI dan Perppu Ormas, Aksi 299 akan Digelar di DPR

"Kita minta DPR mengawal konstitusi undang-undang tentang larangan PKI itu dengan betul-betul. Ada beberapa tuntutan juga kepada DPR untuk MKD memberhentikan anggota yang sudah terang-terangan anti-Pancasila," ujar Ja'far di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Sementara itu, Slamet Maarif menyampaikan perihal pengepungan gedung LBH Jakarta. Ia meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan hal tersebut.

"Kita melihat ada kejanggalan dan keanehan. Acara tidak ada izin tapi kenapa nggak ada pencegahan, seperti garis polisi ke LBH dan panitia diciduk, maka nggak akan terjadi bentrok pada Senin dini hari," jelasnya.

Slamet juga menyampaikan perihal aksi pada 29 September atau aksi 299 di depan gedung DPR. Ia meminta perwakilan massa aksi dapat diterima pimpinan parlemen.

"Nanti hari Jumat (29/9) akan turun 50.000 massa setelah salat zuhur. Mohon dikondisikan pimpinan DPR dan MPR," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Fadli menampung aspirasi dari perwakilan yang datang. Fadli akan meneruskan aspirasi ini kepada pimpinan DPR lainnya.

"Ya ini untuk aksi saya baru tahu. Nanti saya beri tahu yang lainnya supaya nanti kalau jadi delegasi bisa bertemu dengan pimpinan DPR," tutur Fadli.

Soal pengepungan di gedung LBH Jakarta, Fadli meminta perwakilan melengkapi bukti bahwa LBH memang mengadakan seminar terkait PKI. Sebab, pihak LBH Jakarta membantah menggelar seminar bertemakan PKI.

Baca juga: LBH Jakarta Tegaskan Tak Ada Seminar PKI, Hanya Seni Pertunjukan

"Ya bisa saja sebenarnya kawan-kawan LBH kalau misalnya punya informasi tersebut bisa menyampaikan. Tetapi sejauh yang saya lihat, informasi dari kawan-kawan FUI ini nanti bisa menjadi dasar dulu bisa disampaikan teruskan dari beberapa pihak terkait agar duduk persoalan ini jelas ada atau tidak kegiatan tersebut di LBH ini," terangnya. (lkw/dkp)