PD Minta Isu Pembelian Senjata Tak Ganggu Kinerja Pemerintahan

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Senin, 25 Sep 2017 11:00 WIB
Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Hermanto (Gibran Maulana Ibrahim/detikcom)
Jakarta - Partai Demokrat (PD) menyoroti pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal isu penyelundupan 5.000 senjata yang disebutnya ilegal. PD meminta supaya isu ini tak mengganggu kinerja pemerintahan.

"Kita ketahui tahun ini sudah memasuki tahun politik. Memang bisa saja komunikasi yang nanti dikonotasikan ini berimpitan dengan politik dan sebagainya," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Hermanto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

"Menurut saya, yang paling tepat harus menjelaskan ini seluruhnya, duduk bersama menjelaskan kepada rakyat dan DPR masalah miskomunikasi tersebut karena jangan sampai isu ini berimpitan dengan isu politik yang nanti menjadi mengurangi kinerja, baik pemerintah maupun kita seluruhnya," imbuh Agus.


Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto memberikan klarifikasi mengenai isu ini. Ia menyebut tak ada penyelundupan, yang ada adalah pembelian 500 senjata oleh BIN. Meski begitu, PD tetap meminta Presiden Joko Widodo juga memberikan penjelasan kepada masyarakat dan DPR.

"Presiden jelaskan kepada rakyat, kepada DPR juga, supaya kita tidak menjadi simpang siur dari isu yang ada," tutur Wakil Ketua DPR ini.

Agus juga mengharapkan Gatot dan Wiranto duduk bersama membicarakan masalah ini. Menurut Agus, sebaiknya pemerintah kompak menyelesaikan hal ini.


Kemarin (24/9), Wiranto buka-bukaan mengenai isu penyelundupan 5.000 senjata. Wiranto menjelaskan, sebanyak 500 senjata itu dibeli BIN dari PT Pindad. Jumlah senjata sebanyak itu diperuntukkan buat sekolah intelijen. Menurut Wiranto, ada alasan mengapa Panglima sampai menyebut senjata itu diselundupkan.

"Karena 500 senjata tersebut bukan standar TNI," kata Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Minggu (24/9). (gbr/dkp)