Keluarga 3 Sandera di Filipina Desak Bertemu SBY

Jakarta - Sudah 49 hari 3 orang WNI disandera di Filipina. Keluarga ketiga sandera kecewa dengan kinerja pemerintah yang dinilai lamban dan pilih kasih. Untuk itu keluarga sandera meminta bertemu langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Permintaan ini disampaikan oleh Parulian Hutagaol, kakak kandung Erikson Hutagaol, yang disandera sejak 30 Maret 2005. "Saya ingin meminta bertemu langsung dengan presiden agar presiden bisa mendengar langsung kekecewaan yang dirasakan keluarga," harap Parulian. Parulian mengatakan itu di kantor Kontras, Jl Borobudur, Jakarta, Kamis (19/5/2005). Turut hadir Ramlah, istri Yamin Labuso, salah satu dari ketiga sandera yang merupakan awak kapal berbendera Malaysia. Parulian juga menyatakan, cara terbaik membebaskan sandera dengan cepat adalah dengan membayar tuntutan 3 juta ringgit yang diminta penyandera. Seperti diberitakan sebelumnya, penyandera meminta tebusan kepada pemilik kapal yang diawaki sandera sebanyak 3 juta ringgit dan kepada Indonesia sebanyak 100 ribu peso. Namun pihak perusahaan mengaku tidak sanggup membayar tebusan itu. Menurut Parulian, ketidaksanggupan pihak perusahaan tidak bisa dijadikan alasan Pemerintah Indonesia. "Itu tidak boleh sebagai alasan. Yang disandera kan WNI. Jadi pemerintah tidak boleh lepas tangan," sesalnya. Kepala Bidang Operasional Kontras Edwin Partogi mengatakan, hari ini KBRI di Manila akan mengirim seorang negosiator. Negosiator berkewarganegaraan Filipina ini diharapkan akan mempercepat proses pembebasan. Kontras juga akan meminta dukungan pihak-pihak terkait untuk mendesak pemerintah berusaha maksimal membebaskan ketiga WNI itu. Kontras menjadwalkan pertemuan dengan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, PP Muhammadiyah, dan tim gabungan Komisi I DPR dan pemerintah yang dibentuk presiden untuk menangani kasus ini. Dijelaskan Edwin, PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan surat kepada Menlu agar Deplu berusaha maksimal membebaskan ketiga WNI itu. Dalam surat itu juga ditulis bahwa keseriusan pemerintah untuk segera membebaskan adalah sebuah keharusan dan tidak boleh ada diskriminasi dalam penanganan kasus penyanderaan itu. Sedangkan permintaan Kontras untuk bertemu dengan Ketua MPR belum bisa dilakukan karena Ketua MPR mengaku tengah disibukkan dengan jadwal rapat. Dan rencananya Kontras bertemu dengan Menlu Jumat besok. Sebelumnya Kontras mencatat 4 kasus penyanderaan 9 WNI di wilayah Filipina sejak 19 Juni 2002-30 Maret 2005, termasuk 3 WNI yang hingga kini belum dibebaskan. Dua WNI dieksekusi mati pada Oktober 2003. Seorang WNI sejak tanggal 12 April 2004 hilang di Filipina dan nasibnya hingga kini belum diketahui. Diduga ia pun dieksekusi. Sedangkan 3 WNI yang disandera pada 19 Juni 2002 berhasil dibebaskan pada bulan April 2003. (dni/)