Iran Pilih Sanksi Daripada Harus Hentikan Program Nuklir
Kamis, 19 Mei 2005 15:37 WIB
Jakarta - Terus-terusan ditekan, Iran tak gentar. Negara Republik Islam itu lebih memilih terkena sanksi ekonomi PBB daripada harus menghentikan program nuklirnya. Demikian ditegaskan Wakil Presiden (Wapres) Iran, Gholamreza Aghazadeh. Penegasan itu disampaikan menjelang putaran baru pertemuan Iran dengan negara-negara Eropa untuk menyelesaikan konflik nuklirnya. Pemerintah Iran bersumpah untuk memulai kembali aktivitas pemrosesan uranium. Sebuah tahap awal dalam mempersiapkan uranium mentah untuk bahan bakar reaktor nuklir maupun senjata nuklir.Pemerintah AS berkali-kali menuding Iran secara diam-diam tengah mengembangkan senjata nuklir lewat program nuklirnya. Teheran membantah keras tuduhan itu. Ditegaskan bahwa program nuklir Iran semata-mata untuk kepentingan sipil, yakni sebagai pembangkit energi, bukan untuk membuat bom atom. Melihat sikap Iran yang bersikeras melanjutkan aktivitas nuklirnya, Uni Eropa dan AS mengancam akan membawa masalah Iran ke Dewan Keamanan PBB. Jika itu terjadi, Iran terancam mendapat sanksi ekonomi PBB.Namun ancaman itu tidak membuat Teheran gentar. "Kami tidak ingin terkena sanksi itu. Kami tidak ingin diadukan ke Dewan Keamanan PBB," ujar Aghazadeh seperti diberitakan Associated Press, Kamis (19/5/2005). "Namun jika itu terjadi, para pemimpin dan rakyat kami akan melawan jika perlu. Mereka akan menanggung sanksi, tapi saya tidak yakin mereka akan menghentikan aktivitas ini," tegas Aghazadeh yang juga mengepalai Organisasi Tenaga Atom Iran.Ditekankannya, pemerintah Iran telah memutuskan untuk memulai kembali aktivitas nuklir di Fasilitas Peleburan Uranium Isfahan di Iran tengah, dengan atau tanpa persetujuan Uni Eropa.
(ita/)











































