detikNews
Rabu 20 September 2017, 15:35 WIB

Rapim DPR Ditunda, Konsultasi Pansus KPK-Jokowi Dibahas Pekan Depan

Elza Astari Retaduari - detikNews
Rapim DPR Ditunda, Konsultasi Pansus KPK-Jokowi Dibahas Pekan Depan Presiden Jokowi. (Foto: Biro Pers Kepresidenan).
FOKUS BERITA: DPR vs KPK
Jakarta - Rapat pimpinan DPR yang sedianya digelar hari ini dibatalkan. Rencana Pansus Angket KPK untuk rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun baru akan dibahas pekan depan.

"Rapim DPR dibatalkan dijadwal ulang karena tidak kuorum. Rapim direncanakan jadwal ulang lagi minggu depan," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (20/9/2018).

Agar rapat kuorum, 3 dari 5 pimpinan DPR harus hadir. Diketahui Ketua DPR Setya Novanto saat ini tengah dirawat di rumah sakit, kemudian Wakil Ketua DPR Fadli Zon baru saja kembali dari Manila, Filipina, dan Fahri Hamzah hari ini tidak tampak hadir ke DPR.

"Salah satu agenda rapim hari ini membahas surat permohonan pimpinan pansus angket KPK yang minta rapat konsultasi dengan Presiden," kata Taufik.


Rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi dikehendaki Pansus Angket sebagai tindak lanjut hasil kerja kerja menyusul masa kerja Pansus yang akan selesai pada 28 September mendatang. Pansus pun mengirimkan surat ke Pimpinan DPR agar bisa difasilitasi melakukam konsultasi dengan Presiden Jokowi.

Soal wacana rapat konsultasi ini, Pimpinan DPR sendiri terbelah menjadi dua. Ada yang setuju, tapi ada juga yang tidak. Taufik termasuk pimpinan DPR yang tidak setuju dengan rencana rapat konsultasi tersebut.

"Saya dari awal tidak setuju karena Pansus Angket domain nya Parlemen bukan domain Pemerintah, tidak perlu menarik-menarik pemerintah dalam Pansus Angket," sebut politikus PAN itu.

Hasil kerja dari Pansus Angket KPK memang pada akhirnya diserahkan ke pemerintah. Namun rapat konsultasi dengan presiden tidak termasuk mekanisme kerja dari pansus di DPR.

"Tugas pemerintah tetap konsentrasi saja untuk menyejahterakan rakyat," tegas Taufik.


Seperti diketahui diberitakan, Pansus Angket KPK mengirimkan surat ke pimpinan DPR terkait rencana rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi. Sebelumnya tidak pernah ada pansus yang mengadakan pertemuan dengan presiden untuk membicarakan hasil kerja.

"Kami sampaikan ke presiden agar nanti bisa mengkaji dan mempelajari temuan-temuan yang dilakukan Pansus Hak Angket KPK dalam hal menata politik hukum pemberantasan korupsi. Sehingga ke depannya negara kokoh dan mampu membangun sistem anti korupsi," terang Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Teuku Taufiqulhadi, Senin (18/9).

Presiden Jokowi juga sudah menanggapi soal keinginan Pansus Angket KPK melakukan rapat konsultasi dengannya. Dia menegaskan Pansus Angket KPK yang bergulir itu merupakan wilayah DPR.

"Kan itu wilayahnya DPR. Pansus itu wilayahnya DPR. Semua harus tahu. Itu domainnya ada di DPR. Sudah," ucap Jokowi, Rabu (20/9).
(elz/imk)
FOKUS BERITA: DPR vs KPK
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed