Selasa 19 September 2017, 20:17 WIB
Soal Pesantren Ibnu Mas'ud, Kepala BNPT: Nggak Ada Izin
Jajaran Muspida di Pesantren Ibnu Mas'ud (Farhan/detikcom)
Jakarta -
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud akan ditutup. Alasannya, pondok pesantren tersebut tidak berizin.
"Jadi begini, pesantren itu setelah dicek, memang tidak ada izinnya dan paham-paham yang berkembang di situ juga menunjukkan adanya gejala yang kurang baik dan riwayatnya sudah diduga beberapa anak yang berangkat ke daerah Suriah ternyata juga pernah di sana. Itu fakta semua," jelas Suhardi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Suhardi menjelaskan, untuk pengambilan keputusan tersebut, BNPT akan melibatkan semua struktur organisasi kemasyarakatan Islam, dari Muhammadiyah sampai NU, Kementerian Agama, MUI, dan pemda setempat.
"Kan kita negara demokratis. Kita sudah mengambil keputusan kan. Kita sekarang sudah dalam penyelesaian (santri) dikembalikan ke masing-masing orang tuanya. Ternyata izinnya juga tidak ada," tuturnya.
"Bukan hanya nggak ada izin, tapi banyak sekali ternyata dari sana banyak yang terindikasilah, kemudian ada juga beberapa orang terindikasi. Kemudian juga ada beberapa orang terindikasi yang terkait dengan itu. Begitu dicek, nggak ada izinnya," paparnya.
Sebelumnya, Pemkab Bogor bersama Muspida mengeluarkan surat pernyataan bersama terkait keberadaan Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud. Pemkab melarang semua aktivitas di dalam Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Mas'ud.
(lkw/fdn)
"Jadi begini, pesantren itu setelah dicek, memang tidak ada izinnya dan paham-paham yang berkembang di situ juga menunjukkan adanya gejala yang kurang baik dan riwayatnya sudah diduga beberapa anak yang berangkat ke daerah Suriah ternyata juga pernah di sana. Itu fakta semua," jelas Suhardi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Suhardi menjelaskan, untuk pengambilan keputusan tersebut, BNPT akan melibatkan semua struktur organisasi kemasyarakatan Islam, dari Muhammadiyah sampai NU, Kementerian Agama, MUI, dan pemda setempat.
"Bukan hanya nggak ada izin, tapi banyak sekali ternyata dari sana banyak yang terindikasilah, kemudian ada juga beberapa orang terindikasi. Kemudian juga ada beberapa orang terindikasi yang terkait dengan itu. Begitu dicek, nggak ada izinnya," paparnya.
Sebelumnya, Pemkab Bogor bersama Muspida mengeluarkan surat pernyataan bersama terkait keberadaan Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud. Pemkab melarang semua aktivitas di dalam Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Mas'ud.
(lkw/fdn)
