PPP: Gerindra Jangan Samakan Jokowi-Soeharto soal Penanganan Konflik

Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - Partai Gerindra mendorong Presiden Joko Widodo terbang ke Myanmar untuk meredakan konflik di Rakhine State. PPP menilai usul Gerindra itu tidak tepat.

Gerindra membandingkan sikap Jokowi dengan presiden ke-2 RI Soeharto saat menyelesaikan konflik di Bosnia. Sebagai partai pendukung pemerintah, PPP menyebut seharusnya Gerindra tak menyamakan cara tiap presiden untuk membantu penyelesaian konflik di negara lain.

"Bukankah tugas diplomasi pemerintahan sudah diwakili Menlu yang sudah masuk ke Myanmar? Saya kira beda pendekatan antar-setiap presiden, jadi tak perlu dipaksakan sama, yang penting tujuannya sama," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Selasa (19/9/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pria yang akrab disapa Awiek itu memandang langkah Jokowi mengutus Menlu Retno LP Marsudi sudah tepat. Apalagi pemerintah Indonesia juga sudah mengirimkan bantuan logistik ke Bangladesh untuk kemudian disalurkan ke pengungsi Rohingya.

"Pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Rohingya merupakan bentuk kepedulian Presiden RI dan merupakan langkah konkret sebagaimana peran bebas aktif dalam perdamaian dunia," tegas Awiek, yang juga anggota Komisi II.

Sebelumnya, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan pemerintah harus lebih aktif membantu Rohingya. Dia mencontohkan langkah yang ditempuh Presiden Soeharto saat terjadi konflik di Bosnia.

"Dulu pada zaman Bosnia terjadi, Pak Harto sampai datang ke Bosnia, bayangkan. Tahun '97 kalau nggak salah, padahal waktu itu berbahaya sekali, bisa ditembak pesawatnya, pesawat terbang ditembak, apalagi yang mendarat di Bosnia," tutur Riza.

"Pak Harto dulu sampai nggak pakai rompi antipeluru. Dia ingin menunjukkan, pertama, urusan mati urusan Allah. Dia ingin menunjukkan ada konsistensi Indonesia prihatin membantu Bosnia, tunjukkan dengan datang," imbuh dia. (gbr/elz)