DetikNews
Kamis 14 September 2017, 13:16 WIB

Auditor BPK: Opini Kemendes sejak Awal Diusulkan WTP

Rina Atriana - detikNews
Auditor BPK: Opini Kemendes sejak Awal Diusulkan WTP Ilustrasi (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Dua pejabat Kemendes terjerat dugaan suap diduga demi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam laporan keuangan 2016. Auditor yang juga Ketua Tim Pemeriksa BPK untuk Kemendes, Andi Bonang Anom, menyebut sejak awal laporan keuangan Kemendes 2016 memang diusulkan WTP.

Andi menjelaskan, saat dilakukan konsinyering di Hotel Ciputra sekitar April 2017, belum ada usulan terkait hasil audit Kemendes PDTT 2016. Konsinyering dilakukan untuk efektivitas penyusunan laporan keuangan untuk seluruh kementerian lembaga.

"Konsinyering untuk lebih efektif, untuk penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Kurang-lebih 35 kementerian lembaga (menghadiri konsinyering)," kata Andi saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).

Selanjutnya, lanjut Andi, digelar rapat di BPK pada Mei 2017 untuk membahas hasil pemeriksaan Kemendes yang pembahasannya tak selesai saat konsinyering.

"Setelah konsinyering di Ciputra belum selesai, dibawa ke kantor, usulannya jadi. Kurang-lebih (dibahas) 3 hari," ujar Andi.

Pembahasan di kantor BPK tersebut digelar pada awal Mei 2017. Pembahasan diisi diskusi terkait evaluasi dan analisis.

"Apa usulan opininya?" tanya jaksa.

"WTP Pak," jawab Andi.

Usulan tersebut kemudian dilaporkan secara berjenjang ke pejabat di atasnya. Andi sendiri melapor ke penanggung jawab tim pemeriksa, dalam hal ini Rochmadi Saptogiri.

Andi menuturkan, dalam laporan keuangan BPK 2016, ada sekitar 55 temuan. Pemberian usulan opini WTP dilandaskan pada beberapa pertimbangan.

"Kami minta tindak lanjut temuan PDTT-PDTT itu yang berpengaruh kepada laporan keuangan kalau tidak ditindaklanjuti. Tapi setelah kami meminta pakai surat, Dirjen di Kemendes menyampaikan kepada tim tindak lanjut itu. Setelah ada tindak lanjut, tentunya sudah tidak berpengaruh lagi," tutur Andi.


Sebelumnya, Ketua Tim Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK Yudi Ayodhya mengungkap ada temuan tak wajar pada honorarium pendamping desa di Kemendes 2015 dan semester I 2016. Jumlah dalam temuan itu pun mencapai ratusan miliar rupiah.

"Temuan yang signifikan tentang pendamping desa, ada honorarium yang tak wajar dan belanja pendapatan 2015 Rp 425 miliar dan Rp 550 miliar pada 2016," kata Yudi saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/9).

Padahal, kata Yudi, nilai total anggaran honorarium TA 2015 Kemendes sebesar Rp 1 triliun, sedangkan realisasinya Rp 425 miliar. Kemudian nilai total anggaran honorarium TA 2016 sebesar Rp 1,3 triliun, sedangkan realisasinya Rp 552 miliar.
(rna/dhn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed