DetikNews
Kamis 14 September 2017, 11:34 WIB

Djarot Kukuh Pertahankan Kontribusi 15 Persen di Raperda Reklamasi

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Djarot Kukuh Pertahankan Kontribusi 15 Persen di Raperda Reklamasi Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (Foto: Muhammad Fida Ul Haq/detikcom)
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersikukuh mempertahankan kontribusi 15 persen dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi. Djarot ingin aturan mengenai kontribusi diatur dalam Perda bukan Pergub.

"Kami akan kejar untuk pembahasan di Raperda itu. Dan tetap bersikukuh kemarin tuh dua Raperda itu waktu pembahasan cuma satu pasal yaitu kewajiban tambahan kontribusi tambahan 15 persen. Dan itu harus masuk Perda bukan dalam bentuk Pergub," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/9/2017).


Djarot heran pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTTKS Pantura) selalu dihindari oleh DPRD. Padahal para pengembang, menurut Djarot, setuju dengan kontribusi 15 persen tersebut.

"Saya nggak tahu, orang pengembangnya mau. Dan sebagian sudah bersedia untuk berkontribusi. Kok aneh? Ada apa DPRD nggak mau. Ada apa DPRD kemudian ini masuk ke Pergub," jelasnya.

Djarot mengatakan usulan DPRD memasukkan kontribusi 15 persen dalam Pergub tidak bisa diterima. Menurutnya, aturan dalam Pergub mengenai reklamasi lebih lemah daripada Perda.


"Kalau Pergub itu lemah, Pergub itu lemah karena Pergub itu bisa langsung nggak puas di PTUN, bisa gugur ya. Ini semata-mata untuk kepentingan rakyat," jelasnya.

Djarot saat ini masih menunggu surat dari pemerintah pusat untuk kembali mengusulkan dibahasnya Raperda tersebut di DPRD. Dia tidak ingin pasal mengenai kontribusi tambahan tetap ada.

"Kami menunggu surat dari pemerintah pusat. Jawaban dari pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau sudah ada jawaban baru kami ajukan," paparnya.

"Syaratnya itu, kalau sampai pasal itu dihilangkan kami tidak bertanggung jawab. Dan saya menduga ada permainan di situ," pungkasnya.


Sebelumnya diberitakan, DPRD DKI menghentikan sementara pembahasan dua raperda, yaitu Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTTKS Pantura).

"Kita berlandaskan pada surat terakhir yang kita sampaikan kepada gubernur per tanggal 19 April 2016 bahwa berdasarkan hasil rapat pimpinan gabungan, dua raperda itu dihentikan sementara. Itu adalah sikap kita yang paling akhir berkaitan dengan pembahasan dua raperda itu," kata Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana (Sani) di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/7).
(fdu/dhn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed