Rabu 13 September 2017, 21:26 WIB
Putuskan Nasib Ketua PN Bengkulu, MA Masih Tunggu Bawas
Gedung Mahkamah Agung/Foto: Ari Saputra
Jakarta -
Mahkamah Agung (MA) belum mengambil keputusan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu yang anggotanya ditangkap KPK. MA masih menunggu evaluasi dari Badan Pengawas (Bawas) MA.
"Sudah ada tim dari Bawas, sekarang masih evaluasi. Belum ada pengumuman atau putusan dari Bawas. Apakah Kepala PN Bengkulu akan direhabilitasi ke jabatan atau definitif pemberhentian," kata juru bicara MA, Suhadi, Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).
Bila temuan Bawas menunjukkan Ketua PN Bengkulu lalai menjalankan pengawasan, maka MA akan memberhentikan sementara sampai ada putusan inkrah.
"Kalau status tersangka akan ada pemberhentian sementara. Kalau sudah ada putusan tetap akan diberhentikan secara definitif," tegasnya.
MA sebelumnya menegaskan tidak akan segan-segan memberhentikan kepala pengadilan yang terbukti tidak melakukan pembinaan kepada bawahannya. Hal tersebut tertuang dalam Maklumat Ketua MA.
"Mahkamah Agung akan memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan," ujar Ketua MA Hatta Ali dalam maklumat yang dibacakan Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah.
(bis/fdn)
"Sudah ada tim dari Bawas, sekarang masih evaluasi. Belum ada pengumuman atau putusan dari Bawas. Apakah Kepala PN Bengkulu akan direhabilitasi ke jabatan atau definitif pemberhentian," kata juru bicara MA, Suhadi, Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).
Bila temuan Bawas menunjukkan Ketua PN Bengkulu lalai menjalankan pengawasan, maka MA akan memberhentikan sementara sampai ada putusan inkrah.
MA sebelumnya menegaskan tidak akan segan-segan memberhentikan kepala pengadilan yang terbukti tidak melakukan pembinaan kepada bawahannya. Hal tersebut tertuang dalam Maklumat Ketua MA.
"Mahkamah Agung akan memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan," ujar Ketua MA Hatta Ali dalam maklumat yang dibacakan Kabiro Hukum dan Humas MA Abdullah.
(bis/fdn)
