DetikNews
Rabu 13 September 2017, 19:28 WIB

MK Tolak Ketok Putusan Sela Gugatan Hak Angket, Pemohon Kecewa

Bisma Alief Laksana - detikNews
MK Tolak Ketok Putusan Sela Gugatan Hak Angket, Pemohon Kecewa Ilustrasi sidang MK (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Majelis hakim konstitusi telah mengambil sikap tidak mengeluarkan putusan sela atas hak angket KPK dalam judicial review Pasal 79 ayat 3 UU MD3. Salah satu pemohon gugatan ini mengaku kecewa terhadap sikap MK yang menolak mengeluarkan putusan sela.

Salah satu pemohon judicial review yang juga peneliti ICW, Donal Fariz, menyatakan kekecewaannya. Dia mempertanyakan majelis konstitusi mengapa tidak menunggu hakim Saldi Isra pulang dari haji baru melakukan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

"Ada apa RPH dilakukan Rabu, sementara Saldi datang pada Senin. Ada jeda tiga hari. Kenapa nggak tunggu RPH dengan jumlah ganjil dan paksakan hakim genap sehingga terbelah," tegas Donal di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).



Setelah MK menolak mengeluarkan putusan sela, Donal mengatakan, pihak pemohon akan mengupayakan strategi lain dalam sidang. Namun dia tidak mau menjelaskan apa strategi tersebut.

"Soal nanti itu strategi kami, kami ada strategi itu," tutupnya.

Sedangkan anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta jangan ada pihak yang menyebut MK tidak pro-pemberantasan korupsi karena putusan mereka.

"Jangan sampai keluar di sini, diteriakin MK-nya tidak pro dengan antikorupsi karena menolak putusan provisi untuk menghentikan Panitia Angket," kata Arsul di lokasi yang sama.



Arsul, yang juga merupakan anggota Pansus Angket KPK, mengatakan DPR sejak awal akan menghormati apa pun putusan sela yang dikeluarkan MK. Termasuk bila ternyata MK mengabulkan putusan sela.

"Saya kira itu kewenangan Mahkamah Konstitusi sepenuhnya. Bagi kami yang di DPR itu, dari awal kita sudah sepakat bahwa proses yang ada di MK ini kita hormati apa pun putusannya. Kalau misalnya bagi DPR misalnya mengabulkan (putusan sela), ya patuh saja," ucap Sekjen PPP itu.

Sebelumnya, MK menolak mengeluarkan putusan provisi (sela) untuk hak angket KPK. Keputusan tersebut diambil dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). Dengan adanya putusan sela ini, Pansus Angket KPK yang dibentuk DPR tetap bisa berjalan.

"Sidang dalam permohonan pengujian UU Nomor 17/2014 terhadap UUD 1945 dilanjutkan tanpa penjatuhan putusan provisi," ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman, saat persidangan, di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

Anwar mengatakan MK mengadakan rapat untuk mengambil keputusan apakah MK perlu mengeluarkan putusan sela atau tidak, pada Rabu (6/9). Rapat dihadiri oleh delapan hakim konstitusi, yaitu Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan Sitompul, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna. Sementara itu, hakim Saldi Isra tidak hadir karena sedang pergi haji.

"Berhubung dalam rapat permusyawaratan hakim dimaksud, mufakat tidak tercapai, meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat 7 Undang-Undang Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8/2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut sebagai UU MK, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Namun, berhubung putusan dengan suara terbanyak tidak dapat diambil, dikarenakan empat orang hakim berpendapat permohonan putusan provisi ditolak dan empat orang hakim lainnya berpendapat permohonan putusan provisi beralasan untuk dikabulkan," papar Anwar.

Karena suara sama kuat, suara Arief Hidayat, yang merupakan Ketua MK, menjadi penting. Ternyata Arief berada di pihak yang menolak adanya putusan provisi. Selain Arief, ada tiga hakim lagi yang menolak putusan provisi, yaitu Anwar Usman, Aswanto, dan Wahiduddin Adams.
(bis/rvk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed