Kata NasDem soal Parpol Pendukung Pemerintah yang Masuk Pansus KPK

Jakarta - Partai-partai pendukung pemerintah masuk di Pansus Angket KPK. Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, meski masuk dalam Pansus, bukan berarti parpol pendukung pemerintah tidak antikorupsi.

"Betul saat ini anggota Pansus Angket KPK yang mayoritas adalah dari koalisi pemerintahan. Namun itu tidak dengan serta-merta koalisi pemerintahan adalah kelompok yang tidak antikorupsi, tidak benar demikian," kata Johnny di kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Johnny mengatakan pemberantasan korupsi harus dikerjakan secara bersama-sama oleh semua institusi. Oleh karena itu, dia berharap hasil rekomendasi Pansus dapat memberikan hasil yang positif bagi KPK.

"Kami berharap usaha terbaik kami terhadap penyelenggaraan dan tata pengelolaan KPK nanti berujung pada kenaikan indeks persepsi korupsi (IPK) kita yang lebih akseleratif," tutur Johnny.

Baca juga: Tolak Pembekuan KPK, NasDem Kembali Bicarakan SP3 dan Pengawasan

Diakuinya, IPK yang dilakukan KPK belum menunjukkan hasil yang signifikan. Menurut Johnny, rekomendasi Pansus Angket KPK justru bertujuan menguatkan lembaga antirasuah itu.

"Mudah-mudahan, kami harapkan rekomendasi-rekomendasi yang substansial di Pansus dan atas kerja sama yang baik antara KPK dan Pansus bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi KPK, yang justru membantu dan untuk meningkatkan serta mempercepat usaha pemberantasan korupsi," jelas anggota Komisi XI DPR itu.

Partai NasDem sendiri menolak wacana pembekuan KPK, yang dilontarkan anggota Pansus Hak Angket KPK Henry Yosodiningrat. Meski begitu, NasDem mendukung agar KPK memiliki kewenangan SP3 (penghentian) kasus dan agar dibentuk dewan pengawas.

"Maka itu kami merasa perlu memberikan kewenangan tambahan kepada KPK, berupa kewenangan untuk SP3. Tapi usaha lain terkait memangkas dan membekukan pekerjaan yang sedang berjalan oleh KPK saat ini itu berlawanan arahnya, tidak hanya dengan napas dan spirit Partai NasDem, tapi berlawanan dengan kehendak-keinginan rakyat," tutup Johnny. (adf/elz)