Tolak Pembekuan KPK, NasDem Kembali Bicarakan SP3 dan Pengawasan

Jakarta - Partai NasDem menolak wacana pembekuan KPK. Meski begitu, NasDem mendukung agar KPK memiliki kewenangan SP3 (penghentian) kasus dan agar dibentuk dewan pengawas untuk lembaga antirasuah itu.

"Maka untuk itu, kami merasa perlu memberikan kewenangan tambahan kepada KPK berupa kewenangan untuk SP3. Tapi usaha lain terkait memangkas dan membekukan pekerjaan yang sedang dijalankan oleh KPK saat ini, itu berlawanan arahnya, tidak hanya dengan napas dan spirit Partai NasDem, tapi itu berlawanan arahnya dengan kehendak keinginan rakyat bangsa kita untuk pemerintahan yang bersih," ujar Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate dalam konferensi pers di DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017).

NasDem juga memandang KPK perlu diperkuat dengan adanya pengawasan internal. Pengawasan internal yang ada di KPK saat ini perlu disempurnakan.

"Agar secara internal, pelaksanaan tugas dan pejabat-pejabat itu dapat melaksanakan fungsinya secara prudence, secara akuntabel, secara internal," kata Johnny.

Johnny memandang hubungan antar-lembaga eksternal KPK, termasuk dengan DPR, punya kewenangan dalam pengawasan. Relasi tersebut harus dibangun dalam keseimbangan. Jangan sampai, kata Johnny, suatu lembaga negara merasa kebenarannya sendiri adalah benar.

"Kita mempunyai banyak pengalaman di mana lembaga-lembaga atau tokoh-tokoh yang mempunyai kewenangan absolut justru berujung kepada tindakan-tindakan yang merugikan bangsa dan negara. Maka kami menyadari dibutuhkan sekali check and balances di dalam melaksanakan tugas-tugas lembaga negara," imbuhnya.

Seperti diketahui, isu soal SP3, dewan pengawas, dan penyidik pernah menjadi isu serius terkait wacana revisi Undang-Undang KPK. Ketiga isu tersebut dipandang melemahkan KPK. (nvl/elz)