Konglomerat Tahir Gelontorkan USD 111.000 Bantu TKI Tak Digaji

Jakarta - Pendiri Mayapada Group, Dato' Tahir, menyalurkan bantuan kepada tenaga kerja Indonesia bermasalah yang datang dari Amman, Yordania. Tahir kaget ada TKI yang tak mendapatkan upah sampai 10 tahun.

"Saya tidak habis pikir saat sekarang masih ada orang yang tidak mau membayar upah orang yang dipekerjakannya selama lebih dari 10 tahun," kata Tahir lewat keterangannya, Jumat (8/9/2017).

Kegiatan ini dilakukan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (7/9) kemarin. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri ikut hadir dalam acara ini. Total bantuan yang digelontorkan untuk para TKI mencapai USD 111 ribu.

Duit itu digunakan untuk TKI-TKI yang gajinya tak dibayarkan oleh majikannya. Penyerahan bantuan diberikan secara satu per satu. Sejumlah bantuan berupa buku tabungan diberikan secara simbolis kepada TKI bermasalah yang paling lama bekerja tanpa menerima upah selama 10 tahun 5 bulan, yaitu Jumiah binti Nurite asal Lombok Tengah. Dalam bentuk uang, ada yang menerima USD 24 ribu, ada yang menerima USD 14.400, ada juga yang menerima USD 5.000.

Tahir berterima kasih kepada KBRI Amman yang telah memberi kesempatan untuk bertatap muka dengan para TKI bermasalah ini pada April 2017. Pertemuan enam bulan itu mengetuk hati Tohir untuk meringankan penderitaan mereka.

Permasalahan yang dihadapi para TKI bermasalah di Yordania pada umumnya masalah gaji dan izin tinggal yang tidak dibayar oleh majikan. Meskipun berbagai upaya hukum sudah dilakukan, tidak semua TKI bermasalah berhasil mendapatkan hasil jerih payahnya selama ini. Banyak majikan yang berusaha menghindar membayar gaji bertahun-tahun dengan berbagai macam alasan. Kondisi inilah yang memaksa TKI tersebut kabur ke KBRI.

Tahir berharap di masa depan Indonesia berhenti mengirim tenaga kerja untuk menjadi asisten rumah tangga. Menurutnya, Indonesia mesti mampu mengirim tenaga kerja yang terampil dan profesional untuk bidang-bidang kerja formal yang selama ini dikuasai oleh tenaga kerja dari Filipina, Thailand, dan India.

"Tahir Foundation siap mendukung program pelatihan yang dipersiapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dalam membentuk tenaga terampil melalui pusat-pusat pelatihan (BLK)," ujarnya.

Sementara itu, Hanif menyampaikan terima kasih atas koordinasi dan kerja sama Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI, perwakilan RI di luar negeri, dan peran tokoh perorangan seperti Dato' Tahir dalam melakukan perlindungan TKI di luar negeri. Menurutnya, tak banyak pengusaha yang concern terhadap pekerja migran.

Kemenaker akan terus memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dengan konsep Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). Dengan konsep itu, balai-balai pelatihan kerja akan berperan langsung. Inilah yang dinilai dapat menjadi alternatif dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan global yang semakin ketat.

Lulusan BLK akan menjadi tenaga kerja yang tidak hanya kompeten dan berdaya saing tinggi tapi juga tersertifikasi sehingga cepat diserap industri. Hanif menyambut baik usulan dari Tahir Foundation untuk menyiapkan software yang tepat dalam menyiapkan tenaga yang andal. (jbr/tor)