.webp)
Sudah setahun lebih Menteri BUMN Rini Soemarno diboikot dari rapat-rapat DPR. Selama itu pula Menteri Keuangan Sri Mulyani mewakili Menteri Rini. Bagi Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, itu tidaklah sehat.
"Kalau Menkeu merangkap Menteri BUMN padahal Menteri BUMN ada, kita juga nggak sehat. Ya terlepas dari rekomendasi Pansus Pelindo semua harus berjalan sesuai jalurnya," kata Taufik Kurniawan kepada wartawan, Jumat (8/9/2017).
Untuk itu, Taufik sebagai pimpinan dewan Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan akan meminta rapat konsultasi dengan pemerintah. Apalagi belakangan ada persoalan pelik menyangkut BUMN. yang mendapatkan PMN.
"Rencananya pimpinan akan meminta rapat konsultasi mengundang Menteri Keuangan bagaimana kaitan pembahasan APBN 2018. Setelah mendapat penjelasan dari Komisi XI, Komisi VI, terus terang saja Badan Anggaran juga sudah menyampaikan pembahasan kaitan pertanggungjawaban Menteri Keuangan bahwa BUMN yang sudah disetujui mendapatkan PMN, sudah mendapatkan kucuran itu rugi. Itu hal yang perlu dievaluasi oleh DPR karena melibatkan puluhan triliun rupiah," papar doktor ekonomi dari Undip ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"BUMN yang mendapatkan kucuran PMN kok malah merugi, ini kan kepentingan bangsa dan negara. Mendingan untuk program prioritas Presiden. Ke mana BUMN yang mendapatkan prioritas PMN ? Kami lebih setuju untuk BUMN yang program kerjanya mengarah kepada dukungan program pembangunan infastruktur Pak Presiden," terangnya.
