Isu Rohingya Disebut untuk Jatuhkan Pemerintah, PDIP: Polri Ada Data

Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan masalah etnis Rohingya di Myanmar dijadikan sebagai isu anti-pemerintah. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan pernyataan itu sebagai antisipasi dini dari pihak kepolisian.

"Kapolri bicara seperti itu karena tentu pihak kepolisian punya data. Oleh karena itu, polri melakukan antisipasi dini sehingga para pemanfaat isu Rohingya untuk tujuan membuat keruh situasi dalam negeri dapat dicegah," ujar Andreas dalam pesan singkat, Jumat (8/9/2017).

Andreas menjelaskan pemerintah sudah melakukan langkah-langkah diplomasi kepada Myanmar. Menurut dia, itu sebagai langkah yang tepat untuk sedapat mungkin menyelesaikan masalah.

Baca juga: Kapolri Soroti Isu Rohingya Dipakai untuk Gerakan Anti Pemerintah

"Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah diplomasi yang tepat dengan mengirim Menlu berbicara langsung dengan para pemimpin Myanmar, menawarkan konsep penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang yang dikenal dengan konsep 4+1," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan Menlu Retno Marsudi telah melakukan lobi kepada duta besar di ASEAN untuk gotong royong membantu penyelesaian masalah kekerasan terhadap Rohingya di Rakhine State. Andreas menyebut langkah pemerintah ini perlu dikawal dan didukung agar mendapatkan hasil positif.

"Langkah-langkah pemerintah ini perlu dikawal dan didukung sehingga memberikan hasil positif untuk penyelesaian masalah Rohingya," tutur anggota Komisi I DPR itu.

[Gambas:Video 20detik]

"Kritik boleh saja sebagai tanggung jawab kita terhadap Rohingya, tetapi tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya mengimpor kasus Rohingya ke dalam negeri harus dicegah secara dini dan tegas," imbuh Andreas.

Sebelumnya diberitakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah mengutip temuan Ismail Fahmi, yang menggunakan software Analysis Opinion di Twitter. Dari analisis tersebut, terlihat isu Rohingya dikaitkan dengan pemerintah Indonesia dan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Soal Aksi Dukung Rohingya, Kapolri: Jangan Lakukan Kekerasan

"Di situ banyak dominan dikaitkan dengan pemerintah. Artinya, memang banyak orang yang solider dengan warga muslim yang ada di Rohingya di Myanmar. Solider ingin berbuat sesuatu untuk membantu, dan meminta pemerintah untuk melakukan tindakan," ujar Tito, Kamis (7/9).

Ia mengatakan hasil analisis tersebut menjadikan isu Rohingya untuk menekan pemerintah Indonesia.

"Ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan untuk kepentingan lokal di sini, dalam rangka membangun solidaritas untuk isu menekan pemerintah, bukan kepentingan Rohingya. Untuk kepentingan mendelegitimasi pemerintah supaya jatuh," terangnya. (lkw/elz)