"Aksi (solidaritas terhadap Rohingya) kalau nggak melakukan pelanggaran, itu nggak ada masalah. Tapi kalau melakukan pelanggaran, misalnya kekerasan, kemudian melakukan ucapan yang memprovokasi kekerasan, melanggar ITE, ya kita melakukan tindakan," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Hal tersebut disampaikan Tito setelah menjadi pembicara dalam acara International Conference on Contemporary Social and Political Science Affair (ICoCSPA) yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, di Hotel Garden Palace, Surabaya, Kamis (7/9/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di situ banyak dominan dikaitkan dengan pemerintah. Artinya, memang banyak orang yang solider dengan warga muslim yang ada di Rohingya di Myanmar. Solider ingin berbuat sesuatu untuk membantu, dan meminta pemerintah untuk melakukan tindakan," tuturnya.
Tapi hasil analisis tersebut juga ada kaitannya menjadikan isu Rohingya untuk menekan pemerintah Indonesia.
"Ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan untuk kepentingan lokal di sini, dalam rangka membangun solidaritas untuk isu menekan pemerintah, bukan kepentingan Rohingya. Untuk kepentingan mendelegitimasi pemerintah supaya jatuh," terangnya.
Mantan Kapolda Metro Jaya ini meminta masyarakat Indonesia benar-benar paham tentang isu Rohingya. "Masyarakat kita minta juga untuk paham bahwa ada dua kemungkinan terkait isu Rohingya," ujarnya.
Pertama, ada pihak yang memang solider dan banyak menyuarakan isu Rohingya dalam rangka kemanusiaan dan sesama umat Islam. "Tentu kita dukung langkah-langkah itu untuk menyuarakan itu," tuturnya.
Kedua, ada pihak yang ingin mendelegitimasi pemerintah Indonesia. "Kita juga jangan sampai terjebak oleh pihak yang membuat isu ini untuk kepentingan mendelegitimasi pemerintah," tandasnya. (roi/rna)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini