Bahas Dana Desa di DPD, KPK Usul Kenaikan Anggaran Pengawasan

Jakarta - Komite I DPD RI yang membidangi pemerintahan menggelar rapat dengan aparat penegak hukum, termasuk KPK. Dalam rapat, KPK mengusulkan kenaikan anggaran untuk inspektorat di daerah guna mengawasi dana desa.

Rapat tersebut diselenggarakan di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2017). Rapat dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam. Sedangkan perwakilan KPK yang hadir adalah Deputi Bidang Pencegahan Pahala Nainggolan.

Dalam rapat, Pahala mengusulkan kenaikan dana tersebut agar inspektorat dapat mengawasi dana desa. Alasannya, supaya lembaga inspektorat bisa lebih diperkuat.

"Hasil rapat ini kami akan usulkan lewat DPD juga ke Kemenkeu supaya alokasikan dana pengawasan inspektorat, untuk operasional, katakanlah instansi lain mendampingi kepala desa ada dananya. Sekarang kan nggak ada, inspektorat nggak bisa mengawasi juga," ujar Pahala.

Ia juga menjelaskan tambahan anggaran tersebut diambil dari APBD sebesar 1-3 persen. Karena itu, inspektorat tidak perlu meminta dan lebih mudah dalam menjalankan fungsinya.

"Kalau penguatan inspektorat APBD. Jadinya APBD provinsi untuk penguatan inspektorat kabupaten. Kalau nasional, kita usulkan itu dari kementerian, Presiden, tapi harus lebih tinggi," jelasnya.

Pahala mengatakan, dalam rapat, ada tiga hal yang diusulkan selain kenaikan anggaran. Pertama, kelembagaannya; kedua, persentase dari APBD kompresional inspektorat; dan ketiga, inspektorat disejajarkan dengan sekda.

"Karena selama ini di bawah sekda, jadi suka sungkan mau memeriksa sekda. Kalau memeriksa dinas, ya namanya di bawah sekda ya," tuturnya.

Hadir pula perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Agung RI yang diwakili oleh Asisten Khusus Jaksa Agung Dr Asep Nana Mulyana, serta Kepolisian Republik Indonesia diwakili Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto. (lkw/dkp)