Pilkada 2018, PDIP Hati-hati Tentukan Calon di Banten

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhati-hati menetapkan calon bupati dan wali kota di Provinsi Banten untuk Pilkada Serentak 2018. PDIP memiliki pengalaman buruk melihat jabatan kepala daerah di Banten dibagi-bagi.

"Kita punya pengalaman buruk bagaimana politik hanya dibagi-bagi untuk kepentingan keluarga, kekuasaan yang dipakai untuk korupsi memperkaya diri, maka partai hati-hati dan menyiapkan hal tersebut," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPD PDIP Banten, Kota Serang, Senin (4/9/2017).

PDIP juga masih mengedepankan konsolidasi di lingkup internal partai. Menurut Hasto, PDIP akan memprioritaskan pengumuman calon gubernur di 17 daerah yang ikut di Pilkda 2018.

Belajar dari Pilgub Banten 2017, Hasto memandang isu komunisme akan tetap dipakai lawan politik untuk menyerang partainya. PDIP pun sudah kuat dengan berbagai tekanan politik.

"Sebagai partai yang betul-betul kenyang di dalam politik melalui tekanan pada saat pemerintah Orde Baru, maka dengan dukungan rakyat kami yakin bisa mengatasi berbagai serangan negatif yang tidak bertanggung jawab tersebut," tegasnya.

Pada Pilkada Serentak 2018, empat daerah di Banten akan menentukan pimpinan daerah sebagai bupati dan wali kota. Beberapa daerah tersebut adalah Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang. Sementara itu, PDIP sampai saat ini belum menentukan calon yang akan diusung di beberapa daerah tersebut.

Persiapan PDIP di Pilgub Jawa Barat

PDIP tinggal menunggu hasil rapat pleno partai untuk menentukan calon yang akan diusung dalam Pilgub Jabar 2018. Berbagai pertimbangan strategis dan masukan dari tokoh masyarakat sudah didengarkan PDIP.

"PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri. Kami telah mendengarkan dari tokoh Jabar, sudah melakukan survei. Prinsipnya, kami tinggal mengambil keputusan di rapat pleno," kata Hasto di kantor DPD PDIP Banten, Kota Serang, Senin (4/9).

Hasto mengatakan PDIP sudah membangun dialog intensif dengan Partai Golkar. Dialog tersebut dilakukan berdasarkan peta politik yang mengacu pada konfigurasi koalisi partai di tingkat kabupaten dan kota.

PDIP juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan komunikasi politik dengan partai lain. Sejauh ini PDIP sudah melakukan komunikasi dengan beberapa partai, seperti Hanura dan PKB, untuk Pilgub Jabar. Komunikasi juga dilakukan dengan Muhammadiyah dan NU.

"PDI Perjuangan diproses penetapan memang tidak hanya berbasis elektoral, tapi dialog," imbuhnya. (bri/nvl)