Bertemu Panglima Myanmar, Menlu Minta Militer Hentikan Kekerasan

Jakarta - Menlu Retno Marsudi bertemu dengan Panglima militer Myanmar Jenderal U Min Aung Hlaing untuk membahas krisis etnis Rohingya di Rakhine State. Retno meminta kekerasan di Myanmar dihentikan.

"Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar," kata Retno saat bertemu dengan Jenderal Hlaing sebagaimana disampaikan Kemlu, Senin (4/9/2017).



Pertemuan dengan Jenderal Hlaing yang berlangsung lebih dari 1 (satu) jam, merupakan agenda pertama dari rangkaian Pertemuan Menlu RI dengan otoritas Myanmar. Rangkaian pertemuan itu guna membahas krisis keamanan dan kemanusiaan yang kembali melanda Rakhine State.

Dalam pertemuan itu Retno juga menekankan bahwa Indonesia dan dunia sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State. Kekerasan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang telah memakan banyak korban meninggal, luka dan kehilangan tempat tinggal.

"Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim," ujar Retno.

Dalam pertemuan itu, Jenderal Hlaing menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State. Disampaikan otoritas keamanan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.

Menanggapi hal ini Retno, mengharapkan agar otoritas keamanan dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State. Hal ini diperlukan agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan. Bantuan itu termasuk yang sedang dilakukan oleh Indonesia seperti pembangunan rumah sakit di Marauk U, Rakhine State dan program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan peningkatan kapasitas termasuk oleh AKIM (Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar).

"Para LSM Indonesia telah lama bekerjasama dengan Pemerintah dan LSM Myanmar dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, bantuan pembangunan jangka menengah dan panjang" tutur Retno.

Dalam pertemuan itu, Retno juga menyampaikan pentingnya rekomendasi hasil laporan Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan.

"Indonesia menyambut baik hasil laporan tersebut dan mengharapkan tindak lanjut rekomendasi laporan dapat segera dilakukan," tutur Retno.

Menutup Pertemuan, Menlu Retno mengharapkan kiranya hubungan otoritas Myanmar dengan Bangladesh tetap dapat terjaga. Keberhasilan pengelolaan perbatasan dengan memperhatikan faktor kemanusiaan akan terlaksana apabila terdapat hubungan baik antara otoritas kedua negara. (fjp/fjp)