Persatuan Jaksa Merasa Dianaktirikan dengan KPK

Jakarta - Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) merasa pihaknya dianaktirikan dari KPK dalam hal penanganan perkara korupsi. Hal itu disampaikan dalam Pansus Angket KPK.

"Sebagaimana semua sudah tahu bahwa jaksa selaku penyidik, penuntut umum, memang mengalami penganaktirian dibanding KPK. Jaksa dibatasi rezim perizinan yang nyata diketahui kita semua," ujar Ketua Umum PJI Noor Rachmad dalam rapat bersama Pansus Angket KPK di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Baca juga: 7 Jaksa Paling Populer karena Terjerat Kasus Suap Hingga Selingkuh

Noor mencontohkan dalam hal pemeriksaan dan penyitaan aset korupsi, jaksa harus melalui proses perizinan, sedangkan KPK, menurut Noor, tidak melalui tahapan itu.

"Untuk melakukan pemeriksaan, penyitaan, ini kejaksaan harus ada syarat izin. Beda dengan KPK yang lepas dari rezim perizinan. Dengan kondisi demikian, sangat mempengaruhi output kinerja," ucap Noor.

Baca juga: Dibui 20 Tahun di Cipinang, Jaksa Urip Tetap Terima Gaji

Meski merasa dianaktirikan, Noor mengatakan kinerja kejaksaan lebih unggul dari KPK. Noor juga mengatakan anggaran untuk kejaksaan masih lebih kecil dari KPK.

"Kalau diperbandingkan dengan KPK, saya melihat jaksa lebih unggul. Ini dapat pengakuan ICW bahwa kejaksaan ternyata lebih banyak produknya dibanding KPK yang dibiayai anggaran besar," sebut dia. (gbr/asp)