Anggota DPRD DKI Mengaku Tak Diajak Diskusi Soal Pelarangan Motor

Jakarta - Sejumlah bikers menolak pembatasan sepeda motor di Jalan Thamrin hingga Sudirman dan akan menggelar aksi pada 9 September mendatang. Anggota Komisi D DPRD DKI, Taufiqurrahman mendukung kegiatan tersebut.

"Sangat mendukung kalo perlu nanti saya ikut aksinya," kata Taufiqurrahman di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).

Baca juga: 5.000 Bikers akan Aksi Tolak Pembatasan Motor di Sudirman-HI Sabtu

Taufiqqurahman beralasan banyak masyarakat yang kontra dengan kebijakan pelarangan sepeda motor di Jalan Thamrin hingga Sudirman. Dia mengaku hanya menyuarakan suara konstituennya.

"Sebagian besar kontra iya, sebagian besar pemilih saya, itu adalah masyarakat kecil yang notabenenya mereka adalah pengguna motor. Tentunya kita banyak juga desakan dari bawah, supaya tidak menyetujui terhadap proses ini," ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD DKI Taufiqurrahman (Foto: Dwi Andayani/detikcom)

Baca juga: Riders Bersatu! Tolak Pembatasan Motor di Sudirman-HI

Taufiqqurahman kemudian mengkritik kebijakan yang disebut untuk mengurangi kemacetan tersebut. Taufiqurrahman menyebut DPRD DKI tak pernah diajak diskusi soal pelarangan sepeda motor oleh Pemprov DKI.

"Dari kesemuanya itu sekali lagi kita DPRD nggak pernah diajak terlibat secara langsung untuk khusus membahas tentang akan diambilnya keputusan pelarangan roda dua," ujar Taufiqurrahman.

Dia menambahkan mengatasi kemacetan di Jakarta harus dilihat secara menyeluruh. Taufiqurrahman minta pengguna motor jangan disalahkan untuk kemacetan Jakarta.

"Kalau dibilang supaya nggak macet, janganlah yang jadi biang kemacetan ini disalahin pengguna motor, kajiannya belum ada. Temen-temen dari LBH bilang ada kajian kajian independen yang menyebutkan bahwa kemacetan ini datangnya dari mobil bukan dari motor. Kok jadi motor yang kena ketempuhan gitu loh," tegasnya.





(ams/imk)