Anies-Sandi Bisa Jalankan Program di 2017 tapi dengan Nama Berbeda

Jakarta - Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pada Oktober nanti. Anies-Sandi akan membawa 23 program yang dijanjikannya pada masa pemerintahan 2017-2022.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati mengatakan semua program Anies-Sandi dapat segera dilaksanakan pada Oktober 2017. Namun, program tersebut akan menggunakan nama berbeda dari yang telah diperkenalkan oleh pasangan tersebut.

Tuty mencontohkan program OK Otrip yang nantinya dianggarkan melalui program public service transportation (PSO) PT TransJakarta. Dia mengatakan nama program PSO tetap akan digunakan sebagai dasar anggaran di 2017.

Baca juga: Tim Sinkronisasi: Anies-Sandi Teruskan Program RPTRA Andalan Ahok

"Nama kegiatannya OK Otrip, tapi dasarnya tuh apa anggaran yang dibutuhkan, kan PSO. PSO-nya tetap PSO, nggak bisa diubah juga," kata Tuty di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2017).

Tuty menjelaskan anggaran PSO dapat mengakomodasi program OK Otrip. Terdapat anggaran Rp 1,2 triliun yang nantinya diwujudkan dalam bentuk bus TransJ dan feeder lainnya.

"Itu udah bisa mengkover itu, dan begitu beliau masuk di Oktober ya teman-teman di TransJakarta sudah siap. Tinggal armada mana dulu yang akan diintegrasikan," jelasnya.

Tuty menjanjikan program Rp 5.000 akan dapat diintegrasikan antara semua transportasi di Jakarta. "Nanti konsepsi-konsepsi itu sudah mulai disimulasikan oleh Transjakarta," terangnya.

Baca juga: Tim Sinkronisasi Tetap Prioritaskan Bangun Tanggul Pantai Jakarta

Gerindra Menolak

Anggota DPRD DKI dari Partai Gerindra, Syarif, menolak gagasan tersebut. Dia meminta agar program Anies-Sandi dimasukkan dalam APBD-Perubahan 2017. Dia khawatir warga akan menagih janji tersebut di 100 hari kerja pertama.

"Momentum ekspektasi kan tinggi, kalau misalnya momentum ini lewat nanti kita akan kerepotan menjelaskan ke warga. Masak harus menunggu lagi 100 hari di APBD-Penetapan," katanya.

Baca juga: Curiga Tim Sinkronisasi soal RPTRA, Djarot Ditemui Anggota DPRD DKI

Syarif juga menuturkan tak dimasukkannya nama program Anies-Sandi dalam APBD-Perubahan akan menjadi catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia khawatir hal tersebut akan merepotkan pemerintah Anies-Sandi di kemudian hari.

"Kan nanti kalau dari pemeriksaan BPK seperti apa nanti. Ketika diperiksa BPK sebuah program katakanlah Anies-Sandi launching di bulan November mengundang tanda tanya di Balai Kota. Nanti ditanya 'biayanya dari mana, Pak?'," pungkasnya. (fdu/jbr)