Kecam Kekerasan di Rakhine, Fadli Zon Minta Pemerintah RI Proaktif

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Bidang Polhukam Fadli Zon mengecam aksi kekerasan kelompok militer kepada warga sipil di Rakhine, Myanmar. Fadli meminta pemerintah Indonesia lebih proaktif mencegah aksi kekerasan tersebut.

"Saya ikut mengecam dan mengutuk segala bentuk serangan senjata yang terjadi di Rakhine. Terutama serangan balasan yang dilancarkan oleh kelompok militer Myanmar kepada warga Rakhine. Serangan yang sangat berlebihan tersebut patut disesalkan. Di dalamnya terdapat korban jiwa dari kelompok wanita dan anak-anak," ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2017).

Fadli meminta semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, mendorong pemerintah Myanmar agar mengambil tindakan. Hal ini untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya.

"Putaran kekerasan di Rakhine harus dihentikan. Untuk itu, semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, harus mendorong pemerintah Myanmar agar segera mengambil upaya pemulihan keamanan dan memberikan perlindungan kemanusiaan terhadap warga di Rakhine. Jangan sampai jatuh korban yang lebih banyak lagi," katanya.

Fadli mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia yang turut mengecam kekerasan tersebut. Kekerasan di Rakhine adalah ancaman keamanan manusia. Untuk itu, Indonesia harus lebih proaktif.

"Sebagai bagian dari anggota ASEAN, saya mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia yang turut mendorong pemulihan keamanan di Rakhine. Namun, sebagai negara terbesar di ASEAN, sikap Pemerintah Indonesia semestinya dapat lebih proaktif dalam merespons gejolak yang terjadi di Rakhine," imbuhnya.

Menurut Fadli, aksi proaktif dapat dilakukan pemerintah Indonesia, baik melalui bantuan kemanusiaan maupun upaya diplomatik lainnya. Hal ini mengingat Indonesia sedang menjadi kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

"Upaya aktif dalam mendorong kondisi keamanan di Rakhine, akan menjadi catatan penting. Dulu Indonesia bisa berperan aktif menjadi mediator konflik di Filipina selatan, Kamboja, dan Thailand selatan. Kini upaya diplomasi proaktif itu belum terasa," jelasnya. (nvl/imk)