Soroti Kekerasan terhadap Rohingya, Komisi I: RI Bisa Bawa ke PBB

Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah Myanmar segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap etnis Rohingya. Menurut Meutya, konflik ini sudah di luar batas kemanusiaan.

"Aksi pembakaran desa-desa Rohingya oleh tentara dan polisi Myanmar sudah di luar batas kemanusiaan. Myanmar harus menghentikan tindakan ini. Jika tidak, ada baiknya pemerintah mengevaluasi hubungan bilateral dengan Myanmar," kata Meutya dalam keterangannya, Rabu (30/8/2017).

Baca juga: 6 Ribu Pengungsi Rohingya Terdampar di Perbatasan Bangladesh

Meutya mengatakan Indonesia dan Myanmar merupakan sahabat lama. Sebagai negara sahabat, Meutya menyebut konflik di Myanmar dapat mengganggu stabilitas keamanan negara-negara di Asia Tenggara.

"Kami mengingatkan kepada Myanmar akan gelombang manusia kapal Rohingya pada tahun 2012-2015 lalu, yang saat ini diterima oleh tiga negara, Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Kami tidak ingin aksi kekerasan di Myanmar akan membuat negara-negara ASEAN lain berada kesulitan akibat pengungsi," ujar Ketua Bidang Luar Negeri DPP Partai Golkar ini.

Baca juga: Menlu: Presiden Jokowi Ingin Kekerasan terhadap Rohingya Dihentikan

Meutya mengapresiasi upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk mendukung penyelesaian konflik ini. Namun dia ingin Indonesia memberi tekanan lebih kepada Myanmar agar permasalahan ini segera selesai.

"Pendekatan lain juga bisa dilakukan melalui organisasi tingkat regional maupun internasional. Indonesia bisa bawa permasalahan ini ke PBB untuk dilakukan sidang darurat," tegas Meutya.

Sebanyak 20 warga Rohingya ditangkap otoritas Bangladesh pada Minggu (27/8) dan dipulangkan ke Myanmar setelah menyeberangi Sungai Naf di perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh.

Lebih dari 100 orang tewas di Rakhine sejak Jumat (25/8) lalu, ketika puluhan pria yang disebut berasal dari kelompok Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) menyerang pos-pos polisi dengan pisau, senjata api, dan bahan peledak rakitan. Banyak penduduk sipil Rohingya mengungsi dengan melintasi perbatasan ke Bangladesh, namun penjaga perbatasan mengusir sebagian dari mereka kembali ke wilayah Myanmar.

Kekerasan terbaru ini marak setelah serangan-serangan serupa pada Oktober 2016, ketika sembilan polisi tewas dalam serangan militan Rohingya di pos perbatasan yang memicu operasi militer besar-besaran dan menyebabkan ribuan warga Rohingya mengungsi. Pemerintah Myanmar menegaskan operasi dilancarkan untuk memburu milisi Rohingya. Namun operasi tersebut sarat diwarnai dugaan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Myanmar. (gbr/elz)