Peringatan ini disampaikan Presiden Jokowi saat sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2017). Jokowi kembali mengingatkan para menteri kabinet tidak sembarangan mengeluarkan permen. Setiap permen yang dikeluarkan, menurutnya, harus disertai kajian yang mendalam.
"Saya mengingatkan kepada para menteri, sekali lagi, ini yang kedua, tidak menerbitkan peraturan atau kebijakan tanpa disertai kajian yang mendalam, sehingga nantinya bisa menghambat apa yang sudah ada," tegas Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi mengatakan momentum kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan dunia internasional bisa terhambat karena adanya permen yang tidak melalui kajian mendalam. "Akhirnya justru akan menghambat masuknya investasi," imbuh dia.
Lantas, kepada siapa sebenarnya peringatan ini dilontarkan? Tentu hanya Presiden Jokowi yang tahu siapa menteri yang dianggap menghambat investasi itu. Meski demikian, beberapa waktu terakhir, Presiden Jokowi memang menegur sejumlah menterinya. Saat memberikan sambutan dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (24/7) lalu, dia menegur Menteri ESDM Ignasius Jonan serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
"Pada permen-permen, baik di kehutanan dan lingkungan hidup, di ESDM, misalnya, yang saya lihat dalam satu-dua bulan ini, direspons tidak baik oleh investor karena dianggap itu menghambat investasi," ucap Jokowi kala itu.
Tak berselang lama, giliran Menteri BUMN Rini Soemarno yang kena tegur. Presiden mengingatkan BUMN-BUMN benar-benar mengutamakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
"Saya masih melihat, saya ulangi, di BUMN-BUMN, terutama yang gede-gede, masih banyak yang belum melihat TKDN ini," ucap Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/8).
Satu hari kemudian, Siti Nurbaya kembali kena tegur. Kali ini Presiden menyoroti pengelolaan hutan yang dinilai tak ada pembaruan.
"Dalam sekian tahun ini, mohon maaf, pengelolaan hutan kita pada posisi yang monoton, yang rutinitas, yang tidak ada pembaruan di situ," tegur Jokowi di gedung Manggala Wanabakti, Rabu (2/8).
Lalu, pada Jumat (4/8), Jokowi sempat menyentil dua menteri bidang pendidikan, Muhadjir Effendy dan M Nasir, saat menghadiri Rapimnas Partai Hanura di Bali. Kepada keduanya, Presiden meminta ada reformasi pendidikan di Indonesia yang dapat merespons setiap perubahan di dunia.
"Mendikbud, Mendikti (Menristekdikti), itu sangat harus sangat responsif terhadap perubahan-perubahan yang ada di global maupun perubahan-perubahan yang kita hadapi di negara kita," tegas Jokowi.
Permen yang cukup menjadi perhatian publik adalah Permendikbud No 23 Tahun 2017 tentang 5 Hari Sekolah. Permen yang dikeluarkan Muhadjir itu sempat menuai pro dan kontra. Banyak pihak yang menolak kebijakan sekolah lima hari itu.
Presiden kemudian menjelaskan bahwa aturan itu tidak wajib. Bahkan Jokowi juga akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) untuk membatalkan permendikbud itu.
Dengan banyaknya menteri yang 'ditegur' Presiden Jokowi, apa ujungnya? Apakah ini pertanda reshuffle kabinet jilid III bakal segera diumumkan, Pak Presiden? (elz/van)