Mendagri: Kenaikan Dana Parpol Sudah Ditelaah dengan KPK dan BPK

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan kenaikan dana partai politik (parpol) dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara. Nilai nominal tersebut sudah dibahas bersama BPK dan KPK.

"Surat pada prinsipnya sebagaimana kami mengusulkan, secara prinsip Menkeu setuju. Tapi berapa baru diputuskan kemarin itu Rp 1.000, itu sudah kami telaah dengan BPK dan KPK. Sudah kami bahas," ujar Tjahjo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017).

Baca juga: Sri Mulyani: Kenaikan Dana Parpol Sesuai Surat dari KPK

Baca juga: Pimpinan DPR: Dana Parpol Naik 10 Kali untuk Pendidikan Politik

Penetapan kenaikan dana parpol tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017. Kenaikan dana parpol juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol.

"Parpol perlu dioptimalkan, diberdayakan. Iuran anggaran partai dari iuran anggota. Yang kedua, bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat sesuai dengan UU. Tapi pemerintah wajib memberikan dukungan bantuan," imbuhnya.

Baca juga: Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat, KPK: Harus Diimbangi dengan Audit

Soal kenaikan dana parpol, Menkeu Sri Mulyani mengatakan pertimbangan untuk memproses usul tersebut adalah adanya surat yang disampaikan oleh KPK ke pemerintah.

"Pertimbangannya yang disampaikan. Waktu itu KPK menyampaikan surat kepada pemerintah, termasuk kepada saya, Mendagri. Mendagri menyampaikan usul dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Sebelumnya nomornya saya lupa itu telah disampaikan bahwa partai politik memang mendapatkan dana berdasarkan suara sah yang diperoleh," kata Sri Mulyani di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/8). (dkp/jbr)