Rapat di DPR, Mendagri Ditanya soal Pemekaran Daerah di Papua

Jakarta - Pemerintah menunda realisasi pemekaran 314 daerah otonomi baru. Keputusan tersebut ditanyakan oleh anggota Komisi II DPR dari F-PDIP Jimmy Demianus Ijie.

Jimmy, yang berasal dari daerah pemilihan Papua Barat, kecewa terhadap keputusan pemerintah menunda pemekaran daerah, khususnya di Papua. Ia meminta adanya pemekaran daerah di Papua.

Baca juga: Kemendagri Terima 288 Usulan Pemekaran, Termasuk Bogor dan Madura

"Sakit hati kami dari rakyat Papua sebagai jadian dari negara ini. Jika Papua menjadi harga mati dari NKRI, beri pemekaran di Papua juga. Lebih baik Papua merdeka daripada menjadi budak di negeri ini," ujar Jimmy saat rapat dengan Kemendagri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017).

Mendagri Tjahjo Kumolo pun menjelaskan alasan pemerintah menunda pemekaran daerah karena fokus Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Selain itu, penggunaan anggaran saat ini sulit dipecah.

Baca juga: Bogor Diusulkan Dimekarkan, Ditjen Otda: Penduduknya Sudah Padat

"Situasi ini karena Bapak Presiden fokus pada infrastruktur ekonomi-sosial. Pendekatan tak Java-sentris, tapi Indonesia-sentris, termasuk Papua. Anggaran Rp 60 T (triliun) untuk pinggiran. Permasalahannya, situasi anggaran yang tak mungkin dipecah," jelas Tjahjo.

Tjahjo pun meminta maaf karena pemekaran daerah belum bisa dieksekusi.

Baca juga: Kata Pemkab Bogor Soal Usulan Pemekaran Jadi Provinsi

"Makanya saya tanggung jawab, mohon maaf. Ini tidak salah Presiden, tidak salah Wapres. Yang salah menterinya, yang bodoh menterinya. Tugas DPR memang mengoreksi, mengawasi, mengkritik," papar Tjahjo. (dkp/jbr)