.webp)
"Belum, belum (ada rencana pemanggilan orang-orang yang disebut pengurus Saracen)," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto ketika dihubungi detikcom, Senin (28/8/2017).
Setyo enggan menjawab terkait sudah atau belumnya penyidik mengonfirmasi struktur kepengurusan yang beredar itu kepada para tersangka. Dia menegaskan hal yang menjadi dasar penyidik untuk memeriksa orang-orang yang namanya disebut sebagai pengurus Saracen tersebut tidak sekadar berpatokan pada keterangan tersangka.
"(Konfirmasi nama-nama pengurus ke tersangka) itu proses penyidikan. Yang jelas, kami tidak hanya berpatok dengan pengakuan tersangka tapi kami juga akan mencari fakta-fakta hukumnya. Nama-nama itu terkait atau tidak dan peranannya apa. Kalau ada fakta hukum, kita akan panggil," papar Setyo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kesempatan terpisah, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menggambarkan proses penyidikan yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim terkait struktur pengurus Saracen.
"Kami akan lakukan klarifikasi bagi nama-nama yang ada disebut, bila disebutkan oleh para tersangka. Misalnya, tersangka ini menyatakan peran si A, yang namanya masuk di situ, dikatakan memiliki peranan aktif. Misalnya melakukan hack, maka akan didalami kebenaran keterangan tersangka sejauh mana," terang Martinus.
Soal akun Facebook Saracen yang belum diblokir, Martinus menyampaikan hal tersebut sengaja dilakukan agar polisi dapat menggali informasi siapa saja yang beraktivitas di sana. "Akun itu memang kita biarkan supaya kita bisa mengetahui aktivitasnya seperti apa. Tentu itu jadi pemantauan kami," ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, media sosial diramaikan oleh beredarnya nama-nama pengurus yang disebut masuk struktur sindikat Saracen, penyebar isu SARA. Nama-nama pengurus itu ada dalam screenshot foto yang tersebar di media sosial, salah satunya di Twitter. Dari sejumlah nama itu, ada pula orang yang dikenal publik.
Ketua Saracen Jasriadi menyebut struktur itu tidak benar karena hanya dibuat berdasarkan asal tunjuk. "Struktur itu sebenarnya tidak ada. Struktur itu ilegal. Itu main tunjuk," kata Jasriadi kepada wartawan di Bareskrim KKP, Kamis (24/8). (aan/idh)
