Jokowi Perintahkan Kapolri Usut Tuntas Klien Saracen

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sindikat hoax dan kebencian Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) di media sosial, Saracen, sebagai hal yang mengerikan. Maka dia memerintahkan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas klien yang memesan dan membiayai Saracen.

"Saya sudah perintahkan kepada Kapolri, diusut tuntas bukan hanya Saracen-nya saja, tapi siapa yang pesan siapa yang bayar, harus diusut tuntas," kata Jokowi di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (27/8/2017).

Bukan hanya yang berada di organisasi Saracen, namun pemesan jasa Saracen juga harus diungkap. Menurut Jokowi, media sosial memang bisa merusak bila digunakan sebagai sarana fitnah, seperti yang dilakukan Saracen.

"Individu saja sangat merusak kalau informasinya itu tidak benar, bohong, apalagi fitnah. Apalagi yang terorganisasi. Ini mengerikan sekali. Kalau dibiarkan akan mengerikan," kata Jokowi.

Baca juga: Polisi Sebut Saracen Tawarkan Proposal Jasa Kampanye Politik

Kabag Mitra Divisi Humas Polri, Kombes Awi Setiyono, menjelaskan gambaran bisnis sindikat Saracen. Kata Awi, ada beberapa paket yang disediakan oleh pelaku kepada pemesan. Namun total uang yang harus dibayar kepada pelaku biasanya berkisar di angka Rp 72 juta.

Dari Rp 72 juta itu, uang yang dipakai untuk pembuatan situs sebesar Rp 15 juta. Para buzzer yang beroperasi di media sosial lewat sebaran-sebaran konten SARA biasa dihargai Rp 45 juta untuk 15 orang dalam satu kali proyek.

"Di sana bunyi proposal untuk pembuat web, dia patok harga Rp 15 juta. Kemudian untuk membuat buzzer sekitar 15 orang dikenakan biaya sebulan Rp 45 juta," jelas Awi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (25/8).

Baca juga: Kominfo: Hampir 6.000 Situs Diblokir Terkait Hoax dan Pornografi

(dnu/ams)