Kolom
nDoro Rektor
Jumat, 13 Mei 2005 14:35 WIB
Den Haag - Dosen apa buruh serabutan? Gaji dirancang setara kuli. Mau sedikit manusiawi, dipersilakan nyambi kanan kiri. Sementara rektor cumsius selalu wangi dan glossy. Oalah. Isyu gaji di institusi UGM menjadi topik teratas diskusi reguler saya dan kawan-kawan PPI di Cafe Brasserie Dudok, Den Haag. Hangatnya diskusi di kedai tempat rehat para politisi dan wartawan Belanda itu hampir menyetarai panasnya espresso. Meskipun demikian, prosesnya tetap gezellig (gayeng) dan nikmat.Argumen 'sekresi' (sekretaris eksekutif) rektor UGM bahwa kenaikan gaji dosen dan karyawan dibuat jauh lebih kecil, karena mereka dianggap bisa nyambi di luar, yang hasil akumulasinya per bulan bisa mencapai 70-80 persen dari gaji rektor dan pejabat struktural, dikuliti habis. "Antisosial. Hanya kolonialis mabuk yang bisa mencetuskan visi seperti itu," komentar kawan, yang berstatus dosen. Seandainya pejabat seperti Pak sekresi hadir, mungkin dia bisa pulang dengan kondisi tercuci bersih.Saya kembali menekankan poin, bahwa tidak sepantasnya gaji di sebuah institusi pendidikan didisain begitu njomplang (timpang). Bagaimana dengan kabar rektor UGM yang akhirnya bersedia menurunkan upah untuk dirinya dari Rp 25 juta menjadi Rp 15 juta? Berapapun, sewajarnya disain dibuat landai. "Gaji kami naikkan dengan jenjang landai, dengan harapan dosen bisa berkonsentrasi penuh, tak perlu nyambi di luar," mestinya begitu. Jika di Belanda bisa landai, tak timpang, egaliter dan solider, mengapa kita tidak?Mengapa kesannya rektor dan pejabat struktural mesti wangi dan glossy, makmur sejahtera laksana ndoro toean kolonial? Sementara sejawat dosen dan karyawan seolah dianggap paria, non-valeur (tidak berharga), digaji kecil, kusam dan dekil. Untuk bisa hidup manusiawi, mereka dibiarkan lintang-pukang membanting tulang nyambi demi tercukupi kebutuhan.Teman saya dosen ITB buka kartu, gaji pokok dosen PTN golongan IIIA, berbekal ijazah S1, hanya berkisar Rp 1,25 juta. Untuk naik ke golongan IIIC, harus sekolah S3. Meskipun ijazah S3 sudah di tangan, dibutuhkan paling tidak 1-2 tahun lagi untuk naik menjadi IIIC. Setelah naik menjadi IIIC, kenaikan gaji yang mereka dapatkan tidak pernah lebih dari dua kali lipat, meski golongannya telah naik dua tingkat. Duh, mendengarnya saja sudah ikut frustrasi. Kadang saya berpikir, betapa mengenaskan nasib dosen-dosen kita. Kerja keras mencerdaskan anak orang, tapi masa depan anak sendiri tak pasti. Setiap hari mereka dikonfrontir dengan wajah-wajah mahasiswanya yang muda ranum penuh semangat menyongsong hidup, sementara dia pulang selalu membawa hati yang hancur: untuk memenuhi kebutuhan susu si kecil saja ia tak mampu.Sebenarnya, ini yang mungkin jarang orang tahu, nafsu para pejabat universitas untuk meroketkan kesejahteraan dirinya jauh di atas kolega rata-rata, itu mirip budaya penjajahan yang menjadi salah satu pemicu perjuangan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan, yang hari kelahirannya (2 Mei) diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Gaji inlander dibuat jauh lebih rendah dari kulit putih Belanda meskipun kualifikasinya sama. Londo-londo itu pula yang boleh menduduki jabatan struktural, dengan berbagai fasilitas dan tunjangannya. Rasa kebangsaan Ki Hajar tersinggung menyaksikan perlakuan timpang itu. Ia lalu mendirikan Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa (Perguruan Nasional Tamansiswa) pada 3/7/1922, untuk menanamkan api perlawanan di dada generasi muda.Potret kuno hampir satu abad lalu itu justru dihidupkan lagi dan dijiplak seratus persen oleh para pembuat kebijakan di universitas kita. Lucunya, para pejabat struktural universitas melengkapi fasilitas untuk dirinya dengan mobil dinas segala. Di Belanda, kalau mau naik mobil ya mereka harus beli dari gaji sendiri. Secara berkelakar, saya menggoda teman promovendus di Technische Universiteit Delft (TUD). "Dia beruntung mendapat fasilitas mobil, tapi rodanya cuma dua," Dia memang diberi fasilitas berupa pinjaman sepeda. Setelah nanti Phd-nya tergapai, 'mobil roda dua' itu harus dikembalikan ke universitas.Saya tak sepenuhnya menyalahkan rektor dan jajarannya dalam carut-marut dunia pendidikan ini. Sebab, tanggung jawab pendidikan termasuk kesejahteraan dosen dan karyawannya semestinya ada di pundak negara, terpersonifikasi pada diri presiden. Kesalahan rektor cumsius, yang membuat dirinya menjadi karikatur, adalah karena disain gaji yang sangat timpang.Mendiang presiden Francois Mitterrand mengatakan, "Sebuah masyarakat yang peduli peradaban, tidak seyogyanya menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai beban pengeluaran, namun menjadikannya sebagai simbol dari peradaban itu. Dua hal tersebut merupakan mutiara dalam mahkota sebuah peradaban," Nah, silakan berkaca bangsa seperti apa kita ini?
(es/)











































