"Sejak awal PDIP memang mengusulkan bagaimana fungsi-fungsi partai di dalam menyiapkan kaderisasi secara sistemik, menjalankan fungsi komunikasi politk, rekrutmen anggota, dan juga memperjuangkan kepentingan rakyat itu, sebagai lazimnya di dalam negara demokrasi, memerlukan campur tangan negara," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada detikcom, Minggu (27/8/2017).
Hasto mengatakan PDIP sudah melakukan kajian yang mendalam dan melakukan studi negara demokrasi dan keuangan partai. Kenaikan yang diputuskan Menkeu atas usulan Mendagri, kata Hasto, akan diimbangi oleh PDIP dengan peningkatan fungsi parpol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal harapan Sri Mulyani agar partai menjaga kadernya dari korupsi, Hasto menegaskan komitmen PDIP memerangi korupsi. PDIP membangun sistem keuangan dengan mengedepankan iuran anggota.
"Kami berkomitmen tidak mencalonkan mereka yang terkena masalah korupsi. Kami juga akan membangun sistem keuangan yang lebih baik. PDIP siap diaudit," ujar Hasto. (tor/rna)











































