DetikNews
Jumat 25 Agustus 2017, 15:58 WIB

Menristekdikti Pertimbangkan Kalangan Profesional Jadi Dosen

Ray Jordan - detikNews
Menristekdikti Pertimbangkan Kalangan Profesional Jadi Dosen Menristekdikti M Nasir (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mempertimbangkan wacana yang membolehkan kalangan profesional, tanpa ijazah pendidikan resmi untuk bisa mengajar di perguruan tinggi. Nasir mengatakan wacana tersebut sudah ditindaklanjuti.

"Sudah saya tindaklanjuti. Kemarin saya sudah rapat," kata Nasir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Nasir mengatakan, dalam rapat tersebut dibahas selama ini sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2005, syarat dosen harus berijazah S2 atau S3. Namun, ada perguruan tinggi yang yang berpotensi akan berkembang, namun latar belakang pendidikannya tidak bisa S2.

"Karena dia punya pengalaman manajerial di S1 atau D4 barangkali. Tapi pengalaman manajerial di bidang pekerjaannya menjadikan profesional, itu gradingnya bisa ada kualifikasi kompetensi nasional Indonesia dengan Perpres 8/2010. Inilah yang harus kita dorong dimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Nasir mencontohkan, di salah satu perguruan tinggi, dosennya berijazah S2 kurang, namun perguruan tinggi itu memiliki dosen berijazah D4. Dosen tersebut memiliki profesionalnya, yakni sertifikat International Maritime Organization dari Amerika Serikat (AS).

"Ternyata sertifikasi itu gradingnya dibandingkan S2 jauh lebih tinggi. Kemampuan di dalam profesionalnya jauh lebih baik. Setelah dia masuk, perguruan tinggi menjadi lebih baik, lulusannya 100 persen diserap industri," jelasnya.

Untuk payung hukumnya, Nasir mengatakan saat ini tebngah dipersiapkan. "Kami punya yang namanya Perpres KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). KKNI yang kami gunakan. Persyaratan dosen lain lagi. Kita syarat profesional yang kita gunakan," katanya.

Nasir menegaskan, kebijakan itu tidak akan bertabrakan dengan UU yang ada. Sehingga tidak perlu juga untuk merevisi UU yang ada.

"UU itu nanti kaitannya karier. Kalau ini adalah pada aktivitas pekerjaannya," katanya.

"Sekarang sudah jalan. Ini baru ada lima perguruan tinggi. Politeknik Elektronika Surabaya, Polimarine di Semarang, ada Polteknik Manufaktur, ada ISI, mungkin tahu kan Didik Nini Thowok. Pendidikannya apa itu. Dia nggak punya pendidikan tinggi. Itu kalau sama S3 yang seni kira-kira pintar mana? Satu contoh itu," tambah Nasir.
(rjo/ams)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed