Soal Perppu KPK, Fahri Sebut Tergantung Keputusan Politik Jokowi

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan perppu demi mempercepat revisi Undang-Undang KPK. Menurut Fahri, penerbitan perppu itu tergantung keputusan politik Jokowi.

"Tergantung Presiden-nya, sadar nggak ini ada masalah? Kalau Presiden menganggap ini tidak ada masalah, ya Presiden punya politik, dia tidak akan mengambil keputusan yang rumit," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Baca juga: Pansus Angket: Wacana Perppu KPK Muncul di Diskusi Internal

Menurut Fahri, revisi UU KPK saat ini mendesak karena Indonesia darurat korupsi. Fahri pun menyindir Jokowi, yang disebut selalu mengatakan Indonesia bebas korupsi.

"Kalau berani, Presiden mengatakan 'ini darurat korupsi'. Kenapa selama ini KPK yang ngomong, kenapa nggak Presiden? Presiden ke mana-mana bilang, 'Woh kita nggak ada korupsi'. Lah, buktinya orang ditangkap tiap hari, gimana sih!" koar Fahri.

"Ini kayak orang bingung, yang satu (KPK) bilang banyak maling, yang satu (Jokowi) bilang nggak ada apa-apa karena kita antikorupsi. Banyak masalah ini," lanjut Fahri.

Baca juga: Fahri Hamzah Desak Jokowi Siapkan Perppu KPK

Fahri lalu menyinggung soal rekomendasi Pansus Angket KPK. Jika Pansus KPK telah mengeluarkan rekomendasi, dia menyebut Jokowi seharusnya melaksanakannya. Jika tidak, berarti ada agenda politik di belakang keputusan Jokowi.

"Soal mengikat-nggak mengikat, kan itu politik. Kalau Presiden tidak melaksanakan, ada konsekuensi, biasa saja, konsekuensi politik. Ya politik saja. Partai politiknya mau apa? Kita tunggu aja. Ini kan politik, bukan soal hukum," cetus Fahri. (lkw/gbr)