Gerindra Minta Jokowi Konsisten Tolak Revisi UU KPK

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan DPR akan merevisi UU KPK dan mendorong Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu guna melancarkan revisi. Gerindra tegas menolak usulan Fahri dan mengharapkan konsistensi Jokowi untuk mendukung penguatan KPK.

"Di hadapan presiden kita menyatakan presiden harus konsisten dong untuk tidak melakukan revisi (UU KPK) kalau memang yang mau dilakukan revisi item-item yang sebetulnya tidak dibutuhkan," ujar Sekretaris F-Gerindra Fary Djemy Francis di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Baca juga: KPK: Revisi Tak Mendesak, UU 30/2002 Masih Bisa Jerat Kasus Besar

Gerindra tak ingin ada pelemahan KPK melalui revisi UU No 30/2002. Jika sampai terjadi, Gerindra siap melawan pelemahan itu.

"Dari awal kita tidak setuju revisi dan pembentukan hak angket. Kalau dalam rangka pelemahan, kita tampil di depan untuk melakukan perlawanan," jelas Fary.

Baca juga: Fahri Minta Jokowi Dipanggil, Istana: Dia Pansus Bukan?

Sebelumnya, Fahri mengusulkan Pansus Angket KPK memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena merasa Jokowi selaku kepala negara bertanggung jawab terkait lembaga KPK.

"Itu tanggung jawab Presiden. Tapi pertanyaannya, Presiden sadar nggak dengan ini? Sikapnya bagaimana? Saya malah di ujung setelah temuan ini lengkap, Presiden harus ditanya, 'Sampeyan mau ke mana Pak?'" ujar Fahri, Rabu (23/8). (gbr/tor)