DetikNews
Rabu 23 Agustus 2017, 22:16 WIB

KPK: Revisi Tak Mendesak, UU 30/2002 Masih Bisa Jerat Kasus Besar

Faiq Hidayat - detikNews
KPK: Revisi Tak Mendesak, UU 30/2002 Masih Bisa Jerat Kasus Besar Foto: Ilustrasi oleh Mindra Purnomo
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu mengenai revisi Undang-undang KPK. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menilai permintaan tersebut bukan berdasarkan sikap seluruh anggota DPR.

"Jadi kami percaya Presiden punya komitmen yang sama terhadap KPK. Dengan adanya orang-orang tertentu di DPR itu, belum tentu sikap DPR secara kelembagaan," ujar Febri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Menurut Febri, saat ini Undang-undang KPK sudah membuat lembaga antirasuah bekerja maksimal mengusut kasus korupsi. Contohnya kasus korupsi megaproyek e-KTP, BLBI dan pengadaan satelit di Bakamla.

"Bagi kami UU KPK saat ini sudah cukup membuat kita bekerja semaksimal mungkin dan kita juga sedang menangani kasus besar e-KTP dan BLBI ataupun Bakamla ataupun dana desa," kata Febri.

Draf revisi UU KPK, kata Febri ada upaya melemahkan lembaga antirasuah. Menurut Febri, usulan revisi UU KPK sudah beberapa kali dimunculkan ke publik.

"Usulan revisi undang-undang KPK, sebenarnya bukan hal yang baru kalau kita lihat sampai hari ini sudah beberapa kali wacana itu. Dan kalau kita lihat usulan revisi undang-undang KPK sendiri sebelumnya kita lihat materinya itu kami pandang akan memperlemah KPK," kata Febri.

"Kami yakin presiden masih punya posisi dan sikap yang sama, presiden pernah mengatakan ingin memperkuat KPK. Dan diulang kembali dalam pidato kenegaraan sebelumnya dan kemudian presiden pernah menyampaikan sikap revisi UU KPK tersebut," sambung Febri.

Sebelumnya, Pansus angket KPK di DPR memberikan rekomendasi sementara untuk revisi Undang-undang KPK. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sepakat dengan hal tersebut, bahkan dia mendorong pemerintah untuk keluarkan Peppu agar mempercepat prosesnya.

Fahri mengatakan soal revisi undang-undang harus ada kerjasama antara presiden dengan DPR. Ia mendorong pemerintah untuk membuat Perppu agar mempercepat proses revisi tersebut.

"Oh kan harus berdua. Jangan lupa ya, legislasi itu tugas berdua antara presiden dan DPR. Tidak akan terjadi undang-undang kalau salah satu dari keduanya tidak menyetujui. Presiden bisa membuat perppu lebih cepat. Kalau saya jadi presiden saya bikin perppu, ini darurat kok, korupsinya katanya darurat," jelas Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).


(fai/dhn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed