Kasus First Travel, Din Syamsuddin: Pemerintah Jangan Lepas Tangan

Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin merasa prihatin dengan adanya kasus penipuan oleh First Travel. Dia meminta pemilik penyelenggara umrah tersebut diberikan tindakan keras.

"Sangat-sangat memprihatinkan, melibatkan sekian banyak jamaah 58 ribu lebih dan juga menghimpun dana umat hampir mencapai Rp 1 triliun. Oleh karena itu, ini harus dilakukan tindakan keras, tindakan hukum keras terhadap pimpinana dari PT itu," kata Din saat ditemui di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017).

Baca juga: Angka-angka Fantastis di Balik Penipuan First Travel

Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini mengatakan pemerintah tidak boleh tinggal diam atas kasus yang terjadi. Din menyatakan Kementerian Agama juga harus bertanggung jawab kepada para jemaah yang jadi korban penipuan.

"Maka saya menilai ini terjadi karena lemahnya pengawasan bahkan mungkin ada pengabaian, ada pembiaran. Sehingga hal-hal seperti ini dibiarkan begitu ada masalah besar kita ribut-ribut semua. Saya harap kementerian terkait tidak boleh lepas tangan, harus ikut bertanggung jawab tidak hanya secara hukum tapi juga secara moral," ungkapnya.

Baca juga: Deretan Tirai Menjuntai di Rumah Mewah Bos First Travel

Din berharap kasus ini dapat diungkap hingga tuntas. Atas kasus yang terjadi, menurutnya, pemerintah harus melakukan perbaikan pada penyelenggaraan haji dan umrah.

"Ini harus diatur oleh negara, untuk bisa membenahi penyelenggaran umrah dan haji," ujarnya.

Baca juga: Mewah! Kamar Tidur Bos First Travel Bak Singgasana Raja dan Ratu

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan. Mereka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan jucnto Pasal 55 serta UU 19/2016 tentang ITE. Tersangka juga bakal dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. (jbr/jbr)