Ditanya DPR soal Johanes Marliem, Kemendagri: e-KTP Tak Ada Masalah

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengaku mendapat info dari staf teknis saksi kunci KPK yang meninggal, Johanes Marliem, soal perekaman e-KTP. Info itu menyebut proses perekaman e-KTP terancam terhenti karena masalah software. Kemendagri pun meluruskan info tersebut.

"Soal staf almarhum itu, speechless kami. Jadi yang dimaksud mereka itu adalah benar pada saat kita membuat e-KTP maka kita membeli lisensi penunggalan data. Ini teknologi mampu memastikan data si 'A' tak akan sama dengan data sekian ratus lainnya," ujar Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Suhajar menjelaskan saat itu hanya 172 juta lisensi penunggalan yang dibeli dan tersisa kurang-lebih 400 ribu. Data warga Indonesia yang wajib KTP Indonesia sendiri berjumlah 189.630.855.

"Bagaimana kekurangan 10 juta lebih tadi?" tanya Komisi II kepada Suhajar.

"Proses pembelian lisensi sedang berlangsung, dananya sudah ada," jawab Suhajar.

Lebih lanjut, Suhajar menjelaskan soal ketersediaan blangko e-KTP. Dari semua penjelasannya, Suhajar menyatakan target 100 persen e-KTP pada akhir 2018 dapat tercapai.

"Penyediaan blangko 2018 ini pemerintah, sudah disetujui Banggar, 25,9 juta blangko dicadangkan sampai 2018. Tujuh juta disebar di seluruh Indonesia, 7,4 juta sedang proses lelang, 11,5 juta sedang diproses e-katalog untuk 2018," papar Suhajar.

"Tak ada masalah persiapan kita sampai akhir 2018," pungkasnya. (gbr/nvl)