Rakernas PAN Putuskan Zulkifli Hasan Maju Pilpres 2019

Mukhlis Dinilah - detikNews
Rabu, 23 Agu 2017 13:20 WIB
Rakernas PAN mendorong Zulkifli Hasan maju dalam Pilpres 2019. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Bandung - Rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN mengusulkan Zulkifli Hasan menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2019. Zulkifli dinilai kader-kader internal sebagai sosok yang mumpuni.

Hasil ini disampaikan saat hari terakhir Rakernas PAN di Hotel Arsilia, Jl Pelajar Pejuang, Bandung, Rabu (23/8/2017). Salah satu hasil rekomendasi mendorong sang Ketum maju dalam pilpres.

Zulkifli mengapresiasi rekomendasi kader PAN seluruh Indonesia. Namun ia belum mau mengambil sikap terkait usulan maju di Pilpres 2019. Ia meminta seluruh kader partai fokus bekerja saat ini.

Jumpa pers rakernas PAN 2017Jumpa pers Rakernas PAN 2017. (Mukhlis/detikcom)

"Saya apresiasi adanya dorongan itu. Tadi saya tidak mau membicarakan itu sekarang, lebih baik sekarang kerja saja dulu," kata Zulkifli kepada wartawan di sela rakernas.

Menurut dia, masih ada waktu yang cukup panjang untuk membicarakan pilpres. Rakernas tahun depan, kata dia, dinilai sebagai momentum yang tepat untuk membahas pilpres.

Ketua MPR itu menegaskan tak elok apabila membicarakan Pilpres 2019 saat ini. Sebab, ia ingin kader-kader PAN dapat fokus melayani masyarakat dengan baik tanpa terganggu oleh urusan politik yang masih lama.

Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno menyebut rekomendasi Rakernas PAN ini tentunya akan menjadi pertimbangan partai. Salah satunya dorongan Zulkifli maju dalam bursa capres 2019.

"Kita tidak bisa menghentikan arus dan kehendak dari kader itu dinyatakan di dalam forum terbuka secara aklamasi kita tampung," kata Eddy di lokasi yang sama.

Selain mendorong Zulkifli maju di pilpres, rakernas tersebut total menghasilkan sembilan rekomendasi lainnya. Beberapa di antaranya PAN mendesak pemerintah melakukan reformasi agraria yang berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, PAN mendesak pemerintah menerapkan secara konsisten keseimbangan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, serta PAN mendesak penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan secara adil. (bbn/dkp)