Warga Rusun yang Menunggak akan Diusir, Sandiaga: Harusnya Dibantu

Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta berencana untuk mengusir warga rumah susun (Rusun) yang menunggak sewa selama tiga bulan. Bagi Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Sandiaga Uno, pemerintah tidak boleh mengusir seenaknya.

Sandiaga menilai, warga yang tinggal di Rusun adalah masyarakat yang perlu dibantu. Mereka harus dibekali dengan kemampuan agar bisa bekerja dan membayar uang sewa.

"Ke depan, kita harus memikirkan fungsi ekonomi, pendidikan, sosial, dan keadilan. Banyak yang tinggal di Rusun karena direlokasi dari tempatnya," ucap Sandiaga kepada wartawan di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Sabtu (12/8/2017).

Baca juga: Pemprov DKI: Usir Warga Rusun Nunggak Bukan Gertak Sambal

Pemerintah Jakarta seharusnya memberi solusi kepada warga yang tidak bisa membayar sewa. Lebih lagi, ekonomi Indonesia sedang mengalami penurunan daya beli.

"Dalam keadaan ekonomi yang sekarang sedikit melambat dan ekonomi cenderung turun, saya cenderung akan memberikan kelonggaran dan memberi solusi," ucap Sandi.

Bagi Sandi, tidak ada orang yang mau berhutang dan menunggak sewa terlalu lama. "Orang nunggak itu enggak enak. Kami akan mencoba menyelesaikan," tutup Sandi.

Baca juga: Pengumuman, Warga yang Nunggak Rusun 3 Bulan Harus Serahkan Kunci

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan akan menindak tegas warga yang menunggak sewa rumah susun (rusun). Djarot mengatakan objek penindakan tersebut bukan warga korban relokasi.

"Makanya kita akan kategorisasi, relokasi juga lama sudah lama. Tapi yang kita akan identifikasi itu penghuni lama tidak, yang bukan relokasi. Sementara ini yang bukan relokasi, yang relokasi lain lagi nanti, karena ada prioritas yang bukan keluarga relokasi," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (11/8). (aik/rvk)