Mendagri: Semoga UU Pemilu Diteken Presiden Pekan Depan

Jakarta - Sejak disahkan oleh DPR sebagai undang-undang pada Juli lalu, UU Pemilu masih belum memiliki nomor. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut saat ini seluruh rangkaian proses redaksional sudah selesai dan tinggal diteken Presiden.

"Saya kira nggak ada masalah. Sudah selesai semua kok yang dikembalikan oleh Sekneg untuk Pansus merapihkan sudah beberapa hari lalu, semua menteri sudah paraf, tim dari DPR sudah paraf dan sudah kita serahkan. Mudah-mudahan minggu depan sudah diteken presiden," kata Tjahjo dalam diskusi 'Dinamika Politik dan UU Pemilu' di Hotel Century, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/8/2017).

Baca juga: Pansus DPR Kirim Naskah UU Pemilu ke Pemerintah

Tjahjo mengatakan, sebelumnya masih ada beberapa poin yang harus diperbaiki. Saat ini semua sudah
beres. Tjahjo menyebut KPU tak akan terhambat dalam menentukan peraturan terkait pemilu saat sudah diteken Presiden nanti.

"Tidak menghambat KPU untuk membuat peraturan KPU karena dasar KPU menyusun keputusan kan undang-undang, jadi nggak ada prinsip kemarin dikembalikan supaya tidak menimbulkan multi tafsir," ujar Tjahjo.

Tjahjo menjelaskan, ada sekitar 5 isu krusial dalam UU Pemilu yang akan segera diteken Jokowi tersebut. Terutama soal peningkatan kualitas Pemilu.

"Lima permasalahan krusial, lima ini menyangkut peningkatan kualitas pemilu dari tahu ke tahun, proses demokrasinya juga sampai Pilpres yang berujung pada pengambilan keputusan diputuskan di Panja," ujar Tjahjo.

Baca juga: Alasan Pemerintah Belum Beri Penomoran pada UU Pemilu

Berdasarkan UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU yang sudah disahkan DPR-Pemerintah maksimal harus 30 hari dikirimkan ke Presiden untuk diundangkan. Jika belum ditandatangani Presiden dalam jangka waktu 30 hari, maka UU sudah wajib diundangkan.

UU Pemilu baru saja disahkan di paripurna DPR pada tanggal 20 Juli lalu. Dikonfirmasi secara terpisah, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi berharap UU Pemilu diundangkan sebelum tanggal 17 Agustus karena tahapan Pemilu 2019 segera dimulai.

"Kami terus dorong pemerintah untuk mengundangkan sebelum tanggal 17 agustus karena UU menyatakan tahapan Pemilu berlangsung sejak 20 bulan sebelum hari H. Sementara hari H sudah kami tetapkan 17 April 2019. Jadi, tahapan dimulai 17 Agustus 2017," ujar Pramono, Selasa (8/8). (rna/rna)