Pemprov DKI: Usir Warga Rusun Nunggak Bukan Gertak Sambal

Jakarta - Warga penghuni rumah susun yang menunggak sewa tiga bulan berturut-turut diminta mengembalikan kunci rusun. Peringatan ini bukan gertak sambal semata.

Surat peringatan terus dikirim Pemprov DKI Jakarta kepada warga yang menunggak sewa rusun. Hasilnya, tunggakan yang semula Rp 32 miliar kini telah turun menjadi Rp 31 miliar.

Baca juga: Djarot ke Penunggak: 11 Ribu Orang Antre Rusun dan Mau Bayar

"(Tunggakan) sudah turun Rp 31 miliar sekian. (Teguran) itu bukan gertak sambal, akan kami lakukan terus-menerus," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2017).

Agustino mengatakan, jika telah mengembalikan kunci ke Pemprov DKI Jakarta, warga rusun tidak berkewajiban mengganti uang yang ditunggak. Menurutnya, tunggakan tersebut akan menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.

"Ya kalau sudah kena aturan ya dia nggak wajib ganti karena kami sudah usir. Ya sudah jadi beban Pemprov DKI Jakarta akan diputihkan. Memang siapa yang mau bayar?" tutur Agustino.

Baca juga: Pengumuman, Warga yang Nunggak Rusun 3 Bulan Harus Serahkan Kunci

Agustino mengatakan tidak ada target untuk memasukkan warga ke rusun. Dia mempersilakan warga umum yang ingin mendaftar untuk mendapatkan rusun. "Sekarang pada nggak mau bayar ya sama saja. Kami nggak ada target. Ya mau rusun ya silakan datang," tuturnya.

"Jumlah unit rusun ada 15 ribu unit seluruh DKI Jakarta. Sekitar 14.200 terhuni, sisanya 800 unit kosong. Nanti kalau ada warga hunian masukin lagi yang kosong," papar dia.

Agustino menampik kabar warga yang tidak membayar karena tidak tersedia Bank DKI di dekat rusun. Dia menuding iktikad buruk warga yang mengakibatkan banyaknya tunggakan.

"Nah ini kekurangan rusun (nggak ada Bank DKI). Tapi nggak bisa gitu dong, dulu saya kecil sama bapak saya suruh bayar PLN di ujung dunia, saya jabanin. Alasan jauh itu? Nggak," tegas Agustino. (aan/fdn)