Jaksa Bacakan BAP Akil Mochtar di Sidang Suap Hakim MK

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memanggil mantan hakim konstitusi Akil Mochtar sebagai saksi sidang perkara suap hakim MK (Mahkamah Konstitusi). Namun Akil tak bisa menghadiri sidang tersebut karena mengalami sakit.

"Akil sudah kita panggil secara sah, namun ada surat balasan dari rumah sakit bahwa beliau (Akil) masih sakit tensinya tinggi," ujar jaksa dalam sidang dengan terdakwa Samsu Umar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Baca juga: Eks Bupati Buton Samsu Umar Didakwa Suap Akil Mochtar

Meski tak hadir, jaksa menyatakan akan membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Akil dalam persidangan. Menurut jaksa, Akil sudah bersumpah di dalam BAP.

"Diatur pasal 162 KUHP saksi sudah kami panggil secara sah tapi tidak bisa hadir kami mohon dibacakan BAP Yang Mulia. Untuk BAP Akil sudah disumpah," ujar jaksa.

Dalam pembacaan BAP Akil, jaksa hanya membaca poin-poin dalam BAP tersebut. Pertama bahwa Akil mengaku tidak mengenal Samsu Umar dalam mengajukan permohonan sengket Pilkada Buton.

Baca juga: Pantau Pemungutan Suara di Buton, Akil Mochtar Minta Hotel Terbaik

"Poin 4 apakah saudara mengenal Samsu Umar, memiliki hubungan kerabat, pada saat proses hukum dengan Samsu Umar sebagai peserta Pilkada Buton. Bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Samsu Umar," ujar jaksa.

Kemudian dalam BAP yang dibacakan jaksa, Akil menjelaskan bahwa putusan Pilkada ulang di Buton berdasarkan musyawarah dengan hakim panel konstitusi. Hasilnya, KPUD Buton harus melakukan Pilkada ulang.

Baca juga: Kasus Akil Mochtar, Verifikasi KPUD Disebut Tak Sesuai Perintah MK

"Poin 12, sengketa Buton, apakah hakim panel yang memutuskan perkara yang dimaksud. Jika iya apa hasil rekomendasi hakim panel. Saudara jelaskan apa alasan pilkada buton dilakukan Pilkada ulang, apakah ada perbedaan pendapat. Saya melakukan permusyawaratan hakim panel kapan waktunya saya lupa kami bertiga, saya, Ali dengan Hamdan Zoelva, bersepakat bahwa permohonan dikabulkan sebagaimana dokumen yang diajukan kepada saya sebelumnya. Hasil rapat permusyawaratan hakim disampaikan dalam rapat pleno pada tahun 2011, intinya KPUD buton harus melaksanakan pilkada ulang," ujar jaksa.

Dalam perkara ini, Samsu Umar didakwa menyuap mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton di MK pada tahun 2011. Suap itu diberikan agar Samsu menang dalam Pilkada Kabupaten Buton. (fai/dhn)