DetikNews
Selasa 08 Agustus 2017, 17:14 WIB

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Investigasi Usut Bentrok Deiyai

Dewi Irmasari - detikNews
Pemerintah Diminta Bentuk Tim Investigasi Usut Bentrok Deiyai Jumpa pers para pegiat HAM terkait bentrokan di Deiyai, Papua, Selasa (8/8/2017) Foto: Dewi Irmasari/detikcom
Jakarta - Para pegiat hak asasi manusia (HAM) mendesak pemerintah membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus bentrokan yang berujung penembakan polisi ke warga di Deiyai, Papua. Bentrokan ini mengakibatkan Yulianus Pigai tewas terkena tembakan.

Desakan ini disampaikan Amnesty International Indonesia, Imparsial, KontraS, dan LBH Jakarta dalam pernyataan publik di kantor Amnesty International Indonesia, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2017).

Mereka meminta agar segera dilakukan investigasi independen kepada pihak berwenang terkait penggunaan senjata api saat melerai konflik.

"Penting adanya investigasi oleh aparat independen. Kecacatan hukum membuat pemerintah jadi tahu. Sudah berapa kali terjadi peristiwa seperti ini dan ada kumpulan massa," kata pengacara publik LBH Jakarta Tommy Albert.

Sementara itu, Niccolo Attar dari Imparsial berharap Presiden Jokowi memberikan instruksi penyelesaian kasus di Papua. Salah satu yang terpenting kata Nico adalah pengungkapan fakta di lapangan.



"Urusan mengadili akan kita dorong setelah fakta terungkap. Ini kan terjadi kontradiksi antara pendekatan pembangunan dan keamanan di Papua. Padahal ada hal besar di Papua, yaitu konflik," tutur Nico.

Peneliti dari Amnesty International Indonesia Papang Hidayat menilai polisi tak bisa meredam amarah dalam konflik di Papua.

"Polisi yang seharusnya meredam amarah, tapi dianggap menjadi persoalan politik di Papua. Kehadiran polisi, khususnya Brimob sebagai satuan tempur, itu adalah keputusan yang salah," kata Papang.

Bentrokan itu menyebabkan satu orang warga Deniyai, Papua bernama Yulianus Pigai (28) meninggal akibat kena tembak di paha. Yulianus tewas setelah sebelumnya dirawat di rumah sakit pasca-kerusuhan.



Sebelumnya, warga tersebut mendatangi kamp karyawan PT Putra Dewa Paniai (PDP) yang sedang membangun proyek Jembatan Oneibo di Kampung Bomou, Distrik Tigi. Karyawan tersebut menolak memberikan bantuan karena orang yang sakit dinilai sudah dalam kondisi sekarat. Dia takut dipersalahkan jika nantinya orang tersebut meninggal dalam perjalanan.

Tak lama, warga yang meminta bantuan kembali datang dan mengatakan orang yang sakit telah meninggal dunia. Dia meminta kegiatan proyek dihentikan sementara. Kemudian sekelompok warga mendadak menyerang karyawan di kamp hingga akhirnya karyawan meminta tolong pada Polsek Tigi.

Anggota Polsek datang bersama personel Brimob dan terjadilah bentrok. Polisi mengklaim, senjata yang digunakan berisikan peluru karet.

"Akibat kejadian itu, mobil patroli Polsek pecah kaca belakang dan 4 warga masyarakat yang terkena peluru karet," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad M Kamal, Selasa (1/8).



Bentrokan tersebut berbuntut panjang, Kapolsek Tigi, Deiyai, Papua, Iptu HM Raini, dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke Mapolda Papua karena bentrokan yang terjadi di Oneibo, Kampung Bomou. Pergantian ini untuk memulihkan hubungan polisi dengan masyarakat.

"Anggota Brimob 9 orang dan Kapolsek ditarik ke Polda. Kapolsek sudah diganti dengan yang baru. Ini upaya Kapolda melerai, karena konflik ini kan meninggalkan luka di hati masyarakat. Kapolsek tidak bisa dekat kembali dengan masyarakat," kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal, kepada detikcom, Senin (7/8).
(irm/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed