"Saya harap anggota Dewan bahas karena pekerjaan di depan banyak. Kalau nggak dibahas, pekerjaan makin numpuk. Pembangunan kan harus berjalan. Masak nunggu apa gitu. Saya juga nggak ngerti. Tiap hari hadir tapi hanya kongko," kata Saefullah di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa (8/8/2017).
Saefullah mengatakan telah mengajukan 32 raperda ke DPRD. Namun hingga saat ini belum terlihat kemajuan dari pembahasan raperda tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saefullah mengatakan, sebagai lembaga eksekutif, pihaknya tidak dapat berjalan sendiri. Ia berharap dinaikkannya tunjangan bagi anggota DPRD dapat membuat etos kerja mereka menjadi lebih baik.
"Karena di undang-undang itu, eksekutif itu nggak bisa sendiri, harus seiring. Mudah-mudahan perda cepat. Hak keuangan minta cepat, tingkat kesehatan meningkat. Harus rajin kerjanya," kata Saefullah.
Saefullah juga mengaku siap membahas raperda reklamasi yang saat ini ditunda. Menurutnya, saat ini raperda berhenti karena persoalan perdebatan kontribusi yang belum disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif.
"Itu hanya (di raperda) hanya masalah satu ayat soal besaran kontribusi tambahan. Draf kita 15%, mereka bilang keberatanlah, kurang banyaklah. Silakan tambahin, yang penting putus bersama," katanya.
Pihak eksekutif, menurut Saefullah, tidak bisa memaksakan ayat mengenai kontribusi tersebut. Dia hanya memastikan siap diajak berdiskusi untuk menentukan kontribusi tambahan dalam proyek reklamasi.
"Kita nggak bisa ngotot. Draf kita 15% kontribusi tambahan, dibahas. Putus bersama, mau pakai konsultan dan lain-lain nggak apa-apa. kita bahas bersama atau mau manggil siapa sebagai narsum panggil agar nggak terjebak," tuturnya. (fdu/rvk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini